SUARAGONG.COM – Para pejabat negara tak lagi diizinkan menggunakan mobil dinas impor setelah Presiden Prabowo Subianto memutuskan untuk mengganti kendaraan dinas mereka dengan mobil Maung buatan PT Pindad (Persero). Wakil Menteri Keuangan, Anggito Abimanyu, mengumumkan hal ini dalam sebuah acara di Yogyakarta.
Larangan Mobil Dinas Impor untuk Menteri dan Pejabat Eselon I
Pada perayaan Dies Natalis ke-15 Sekolah Vokasi UGM 2024, Anggito menjelaskan bahwa mulai minggu depan, Prabowo ingin para pejabat eselon I dan jajaran menteri beralih dari kendaraan impor. Mobil-mobil dinas mewah seperti Toyota Alphard akan digantikan dengan mobil produksi dalam negeri, Maung, mulai awal November 2024.
Anggito menegaskan bahwa Presiden Prabowo mengeluarkan instruksi agar seluruh jajaran Kabinet Merah Putih bersatu dalam menggunakan produk buatan Indonesia. “Saya dan teman-teman di Kabinet Merah Putih sudah tidak akan pakai mobil Toyota Alphard lagi, tapi pakai mobil Maung. Presiden sudah bilang, minggu depan tidak ada lagi kendaraan impor untuk eselon I dan menteri,” ujarnya di Yogyakarta pada Senin, 28 Oktober 2024, sebagaimana dilaporkan oleh Tempo.
Para Menteri Siap Ikuti Instruksi Presiden
Di sisi lain, anggota Kabinet Merah Putih menyatakan kesiapannya mengikuti arahan Prabowo terkait penggunaan mobil Maung. Wakil Menteri Pertanian, Sudaryono, menegaskan bahwa mereka siap menjalankan perintah Presiden tanpa ada keberatan. “Kalau diperintah, kita laksanakan. Itu saja,” ujarnya di Istana Kepresidenan, Jakarta, seperti diberitakan oleh Antara.
Menurut Sudaryono, arahan Presiden adalah komando yang harus dipatuhi, tanpa perlu mempertanyakan kesediaan anggota kabinet. “Masa Presiden tanya, ‘kamu mau apa enggak?’ Kalau diperintah pakai, kita pakai. Jujur saja, kalaupun harus beli sendiri, saya siap beli mobil Pindad itu,” tambahnya.
Baca juga : Prabowo Luncurkan Program Makan Gizi Gratis, Jangkau Daerah Terpencil untuk Perbaikan Gizi Nasional
Belum Ada Instruksi Resmi dari Presiden
Namun, Sudaryono juga menyebutkan bahwa hingga saat ini dirinya belum menerima arahan resmi dari Presiden Prabowo terkait kewajiban para pejabat dan eselon I untuk menggunakan Maung sebagai kendaraan dinas. “Jangan nanti dipelintir-pelintir. Saya belum tahu apa-apa soal itu,” katanya.Keputusan ini mencerminkan komitmen pemerintah dalam mendukung produk buatan dalam negeri serta mengurangi ketergantungan pada barang impor, yang diharapkan bisa mendorong industri otomotif lokal dan meningkatkan rasa bangga akan produk dalam negeri di kalangan pejabat tinggi negara. (acs)
Baca berita terupdate kami lainnya melalui google news