Diterpa Isu Tunggakan Pajak, Mikutopia Angkat Bicara

SUARAGONG.COM – Isu soal dugaan tunggakan pajak hiburan di Kota Batu lagi jadi perbincangan hangat. Salah satu yang ikut terseret adalah destinasi wisata Mikutopia. Tapi, pihak Mikutopia langsung buka suara dan memastikan kabar tersebut tidak sesuai fakta.

Lewat kuasa hukumnya, Haitsam Nuril Brantas Anarki, Mikutopia menegaskan kalau mereka justru berkomitmen penuh dalam urusan pajak. Bahkan, angka pajak yang sempat ramai dibahas publik disebut sebagai bentuk transparansi, bukan masalah.

Pajak Ratusan Juta Disorot, Mikutopia Tegaskan Tak Ada Tunggakan

Nuril menjelaskan, pembayaran pajak sebesar Rp352 juta yang sempat jadi sorotan itu merupakan akumulasi dari 11 hari operasional awal.

“Jadi perlu dipahami, itu bukan tunggakan. Justru itu bentuk keterbukaan kami sejak awal beroperasi,” ujarnya saat ditemui di kantornya.

Ia juga menegaskan bahwa rekam jejak kliennya dalam mengelola destinasi wisata bukan hal baru. Sebelumnya, pihak yang sama diketahui mengelola Santera De Laponte di Pujon, Kabupaten Malang—yang dikenal sebagai salah satu penyumbang pajak besar di daerah tersebut.

“Di Malang, klien kami sudah terbukti membayar pajak hingga miliaran rupiah,” tambahnya.

Menurut Nuril, prinsip transparansi memang jadi pegangan utama dalam menjalankan bisnis, termasuk dalam kewajiban pajak hiburan. Ia menilai pajak bukan sekadar kewajiban formal. Tapi juga bentuk kontribusi nyata terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

“Mikutopia tidak akan meniru pelaku usaha yang menunggak pajak hingga puluhan miliar. Kami percaya pajak harus dibayar dengan jujur karena manfaatnya kembali ke masyarakat,” tegasnya.

Baca Juga : Kuasa Hukum Mikutopia Pastikan Proses Amdal dan Andalalin Berprogres

Mikutopia Tegaskan Terbuka dan Transparan

Menariknya, pihak Mikutopia juga membuka diri terhadap pengawasan publik. Nuril bahkan mempersilakan masyarakat untuk mempertanyakan langsung terkait kewajiban pajak yang telah dibayarkan.

Namun di sisi lain, ia juga mengajak publik untuk lebih adil dalam melihat persoalan ini. Menurutnya, masih ada pelaku usaha lain yang sudah lama beroperasi namun diduga memiliki tunggakan pajak dalam jumlah besar.

“Kami terbuka untuk diawasi. Tapi bagaimana dengan yang sudah lama beroperasi dan menunggak, apakah juga setransparan kami?” ujarnya.

Di akhir pernyataannya, Nuril memastikan bahwa Mikutopia ingin menjadi contoh positif bagi industri wisata di Kota Batu, khususnya dalam hal kepatuhan pajak.

Baginya, membayar pajak bukan hanya soal aturan, tapi juga soal profesionalisme dan tanggung jawab kepada masyarakat.

“Mikutopia akan membuktikan bahwa pajak yang kami bayarkan adalah wujud transparansi kami,” tutupnya. (Mf/aye/sg)