SUARAGONG.COM – Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Trenggalek sekaligus Anggota DPR RI Dapil VII Jawa Timur, Novita Hardini kembali menunjukkan kepeduliannya terhadap masyarakat melalui layanan kesehatan mata gratis. Dilaksanakan di Kecamatan Kampak dan Kecamatan Suruh, Kabupaten Trenggalek.
Novita Hardini Berikan Layanan Kesehatan Mata Gratis untuk Warga Dua Kecamatan di Trenggalek
Program sosial tersebut menjadi kegiatan rutin tahunan yang terus dijalankan Founder UPRINTIS Indonesia. Tindakan ini sebagai bentuk komitmen membantu masyarakat, khususnya dalam akses layanan kesehatan.
Dalam pelaksanaannya, Novita menggandeng sejumlah pihak, di antaranya Klinik Mata EDC, BPJS Ketenagakerjaan, BPR Jwalita serta PT JET.
“Kita terus melangkah untuk bisa memberikan pelayanan optimal bagi masyarakat. Karena kita sadar bahwa peran kita adalah ibunya masyarakat. Kesejahteraan, perlindungan, semua hal yang terkait dengan seluruh hajat kehidupan itu terangkum ke dalam 10 program pokok PKK,” ungkap Novita, Selasa (12/5/2026).
Program Yang Menyentuh Langsung
Menurutnya, Tim Penggerak PKK Kabupaten Trenggalek akan terus konsisten menjalankan program-program yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat.
“Kami menyadari peran kami sebagai pengayom masyarakat. Kesejahteraan dan perlindungan warga adalah prioritas yang kami jalankan dari tahun ke tahun,” tegasnya.
Selain menghadirkan layanan kesehatan mata gratis, Novita juga menyoroti persoalan banyaknya kartu BPJS Penerima Bantuan Iuran (PBI). Di mana telah dinonaktifkan dan dikeluhkan masyarakat.
Meski berada di Komisi VII DPR RI, ia mengaku tetap prihatin terhadap berbagai persoalan layanan kesehatan yang dihadapi warga di lapangan.
“Kalau saya di Komisi VII, jadi saya tidak menangani itu sebenarnya. Tapi sebagai anggota DPR RI saya sangat prihatin dan mendorong pemerintah pusat agar benar-benar mau mendengar masalah masyarakat yang ada di akar rumput,” tuturnya.
Baca Juga : Trenggalek Raih Penghargaan Kabupaten Layak Anak Kategori Utama
Pengelolaan Kartu Indonesia Sehat (KIS)
Istri Bupati Trenggalek Mochamad Nur Arifin itu juga menyinggung persoalan birokrasi layanan kesehatan. Khususnya dalam pengelolaan Kartu Indonesia Sehat (KIS) yang dinilai masih menyulitkan masyarakat ketika membutuhkan penanganan medis darurat.
Menurutnya, persoalan kesehatan merupakan kebutuhan mendasar yang harus menjadi prioritas pemerintah.
“Karena masalah kesehatan ini sama pentingnya dengan masalah pangan. Maka jangan pernah menggeser program-program atau kebutuhan penting lainnya untuk hanya terfokus pada satu kebutuhan pokok saja,” kata Novita.
Ia pun berkomitmen mendorong rekan-rekannya di DPR RI, khususnya Komisi IX, agar mendesak Kementerian Kesehatan memperbaiki kebijakan layanan kesehatan supaya lebih inklusif dan responsif terhadap masyarakat kecil.
“Maka dari itu saya mendorong Komisi IX untuk mendesak pemerintah. Dalam hal ini mungkin Kementerian Kesehatan, untuk benar-benar memperbaiki arah kebijakannya lebih inklusif lagi,” pungkasnya. (mil/Aye/sg)
