SUARAGONG.COM – Pemerintah Kabupaten Jember terus memperkuat peran kader PKK, Posyandu, dan Bunda PAUD sebagai ujung tombak pelayanan masyarakat di tingkat desa. Hal itu ditegaskan Ketua TP PKK Jember, Ghyta Eka Puspita, dalam kegiatan Rakor dan Bimbingan Teknis (Bimtek) yang digelar di Pendopo Jember, Selasa (12/5/2026).
Ghyta Eka Puspita: Posyandu Bukan Lagi Sekadar Tempat Timbang Bayi, Tapi Pusat Solusi Desa!
Dalam arahannya, Ghyta meminta para kader tidak hanya aktif di balik meja administrasi, tetapi benar-benar hadir di tengah masyarakat untuk membantu menyelesaikan berbagai persoalan dasar warga.
“Jadilah mata dan telinga bagi pemerintah daerah. Jika ada rumah warga roboh, laporkan. anak yang tidak sekolah, ajak masuk PAUD. Jika ada lingkungan kumuh, gerakkan warga untuk bersih-bersih,” tegasnya.
Menurutnya, transformasi layanan Posyandu menuju enam bidang Standar Pelayanan Minimal (SPM) menjadi langkah penting agar pelayanan dasar masyarakat dapat dilakukan lebih efektif dan terintegrasi.
Ghyta menjelaskan, Posyandu kini tidak lagi hanya identik dengan layanan timbang bayi atau pemberian makanan tambahan. Lebih dari itu, Posyandu diharapkan menjadi pusat solusi masyarakat desa yang mampu menjawab persoalan kesehatan, pendidikan, hingga sosial kemasyarakatan.
“Posyandu kini bukan lagi sekadar tempat menimbang bayi atau memberikan biskuit tambahan. Posyandu harus jadi pusat solusi desa. Saya minta seluruh kader jangan takut bergerak. Kita bekerja demi masa depan anak-anak Jember,” ujarnya.
Baca Juga : Jember Hadapi Kemarau Ekstrem: Status Siaga Darurat
Satu Tahun Wajib Belajar Prasekola
Dalam sesi Bimtek, turut dipaparkan program “Satu Tahun Wajib Belajar Prasekolah”. Hal ini bertujuan memastikan seluruh anak usia dini di Jember mendapatkan akses pendidikan sebelum masuk sekolah dasar.
Para kader diminta melakukan pendataan secara detail terhadap anak usia prasekolah agar tidak ada anak yang tertinggal mendapatkan layanan pendidikan dasar.
Program integrasi layanan ini pun mendapat sambutan positif dari para kader. Mereka menilai pola koordinasi baru tersebut dapat memangkas birokrasi yang selama ini dianggap berbelit. Sehingga penanganan masalah di desa bisa lebih cepat dilakukan.
Dengan semangat kolaborasi, kegiatan Rakor dan Bimtek tersebut ditutup dengan komitmen bersama untuk menjadikan kader PKK dan Posyandu sebagai motor penggerak perubahan di tengah masyarakat. (Rio/adv/aye)
