SUARAGONG.COM – Kabar miring mendadak menerpa Badan Gizi Nasional (BGN). Sukses meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk laporan keuangan tahun anggaran 2025, BGN malah panen kritikan tajam dan dicecar habis-habisan oleh Komisi IX DPR RI dalam rapat kerja pada Jumat (17/7/2026).
Gedung Dewan Heboh! Opini WTP BGN Dipertanyakan
Para wakil rakyat kompak mengaku heran dan mempertanyakan keabsahan predikat WTP tersebut. Pasalnya, status “bersih” dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) itu dinilai gak sinkron sama realisasi penyerapan anggaran BGN yang jeblok dan penuh masalah.
Anggota Komisi IX DPR RI, Muazzim Akbar, gak setengah-setengah dalam melayangkan kritiknya. Ia menduga status WTP yang diraih BGN pada 2025 sarat akan rekayasa karena angka serapan anggarannya yang dinilai sangat minim untuk lembaga sekelas BGN.
“Ini BGN lagi luar biasa, jadi perlu pembahasan serius hari ini. Gimana WTP tapi realisasi anggaran rata-rata hanya 59 persen? Jangan-jangan WTP-nya dibikin-bikin,” sentil Muazzim dengan nada curiga.
Pengadaan Motor Listrik Dilirik
Senada dengan Muazzim, Wakil Ketua Komisi IX DPR, Yahya Zaini, juga menuntut kejelasan dasar pemberian opini mentereng tersebut. Yahya mencium aroma gak beres karena BGN kedapatan tidak mencantumkan lembar catatan tindak lanjut dari BPK RI dalam laporannya.
Padahal, di lapangan banyak ditemukan isu miring, salah satunya berkaitan dengan proyek pengadaan motor listrik yang bermasalah.
“Biasanya setiap pemeriksaan dari BPK itu ada catatan sebagai tindak lanjut dari temuan-temuan. Nah, di sini tidak disebutkan, temuan-temuannya tidak disampaikan,” tegas Yahya.
Pembelaan BGN: Pengendalian Internal Sudah Sesuai Standar
Mendapat gempuran pertanyaan dari meja dewan, perwakilan BGN, Agustina, langsung pasang badan memberikan klarifikasi. Menurutnya, opini WTP murni diberikan BPK karena seluruh laporan keuangan lembaganya sudah disusun dengan sistem pengendalian internal yang mumpuni dan sesuai standar akuntansi pemerintah.
Dalam pemaparannya, Agustina membeberkan kalau total belanja BGN sepanjang tahun 2025 kemarin mencapai angka fantastis, yakni Rp51,5 triliun. Cuan jumbo ini sebagian besar diguyur untuk membiayai program andalan makan bergizi gratis (MBG). Sementara untuk nilai aset BGN saat ini tercatat sebesar Rp5 triliun dengan tanggungan kewajiban mencapai Rp1 triliun.
Meski sudah memberikan pembelaan, DPR dipastikan bakal terus mengawal dan menyisir anggaran jumbo ini biar gak ada celah buat korupsi. (Aye/sg)
