Malang, Suara Gong
Kepala Bapenda, Kota Malang Handi Priyanto menjelaskan, tahun 2023, potensi PBB Kota Malang mencapai Rp 80 miliar. Dikatakan tahun ini Pemkot Malang memang menaikan Nilai Obyek Pajak (NOP). Tapi masyarakat tak perlu risau, kenaikan NOP akan disubsidi pemerintah.
Misalkan NOP naik Rp 500 ribu dari Rp 100 ribu. Maka subsidi yang akan dikeluarkan pemerintah sebesar Rp 400 ribu. “Makanya mesti ada kenaikan MOP, target/potensi PBB Kota Malang tahun 2023 masih sama dengan tahun 2022 sebesar Rp 80 miliar,” jelas Handi.
Terpisah, Ketua DPRD Kota Malang I Made Rian Diana Kartika menyatakan, setiap keputusan pemerintah, teruma yang berkaitan dengan pajak daerah diharpkan tidak memberatkan masyarakat. “Ini baru pulih dari pandemic Covid-19. Jadi pajak daerah jangan membenani masyarakat,” jelas dia.
Sebaliknya, masyarakat harus patuh untuk segera melunasi kewajibannya. “PAD yang masuk kepemerintah daerah akan dikembalikan lagi kemasyarakat dalam bentuk pembangunan. Jadi sebaiknya kita patuhi bersama. Pemerintah harus terus menggali potensi PAD yang ada.
Khususnya usaha resto, perhotelan dan jasa lainnya. Supaya segera tercapai kemandirian fiskal. Prediksi kami bila PAD tertanggani dengan baik 5 tahun kedepan Kota Malang sudah mandiri fiscal,” tandasnya.
Made berikutnya menyatakan, anggota dewan akan mendorong pemerintah untuk memperkuat pembelajaan daerah. “Harapan kita, seluruh belanja daerah dilakukan dilakukan di Kota Malang. Supaya masyarakat merasakan dampaknya,” pesannya. (man)