Malang, Memo X
Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Malang mempermudah warga Kota Malang membayar Pajak Bumi Bangunan (PBB) Perkotaan lewat aplikasi Qris. Bahkan mulai tahun ini Bapenda mempersilahkan masyarakat untuk mencetak Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) PBB-nya lewat aplikasi e-SPPT.
“Saran kami seluruh warga Kota Malang segera melunasi PBB-nya. Karena uang pajak yang terkumpul akan kita kembalikan lagi pada masyarakat lewat berbagai program pembangunan sudah kita susun dan disetujui dewan,” tegas Walikota Malang Sutiaji, Senin (30/1/2023).
Walikota Malang, bersama Forkumpinda Kota Malang, menghadiri launching SPPT Tahun 2023 di halaman Balai Kota Malang. Pada kesempatan itu Walikota Malang Sutiaji membayar PBB rumah dinas/rumah jabatan Walikota Malang sebesar Rp 9 jutaan.
Kata dia, hampir 85 % negara Indonesia masih tergantung pada pendapatan pajak. Demikian halnya dengan Kota Malang. Untuk mencapai kemandirian fiscal, dibutuhkan kerja sama dari semua pihak. Terutama masyarakat Kota Malang harus patuh melunasi PBB dan pajak daerah yang lainnya.
Menurut Sutiaji, untuk mencegah kebocoran Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Malang. Dihimbau setiap proses pembayaran pajak daerah dilakukan lewat aplikasi yang sudah disiapkan pemerintah. “Bayarlah pajak bapak-ibu semua dibank, e commers yang telah ditunjuk pemerintah. Ini semua untuk menjaga agar PAD Kota Malang tidak bocor,” jelasnya.
Diterangkan, hasil analisa pemerintah. Bahwa potensi PAD Kota Malang diperkirakan mencapai Rp 3-5 trilun. Tapi untuk tahun ini potensi PAD Kota Malang yang bisa digali oleh Bapenda Kota Malang diperkirakan mencapai Rp 1.7 trilun.
Kata Sutiaji, dalam hal ini dibutuhkan kesadaran masyarakat untuk patuh dalam melunasi kewajibannya membayar pajak daerah yang menjadi tanggungannya. Pemkot Malang, kata Sutiaji bekerja sama dengan Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk menekan kebocoran PAD Kota Malang.
“Kalau masyarakat semakin sadar. Maka proses pembangunan daerah samakin lancar. Uang dari hasil pajak daerah akan kita pergunakan untuk pengentasan kemiskinan termasuk membiayai kegiatan lainnya yang bersinggunggan dengan masyarakat,” ucapnya. (man)