SUARAGONG.COM – Guys, gelombang penolakan terhadap jeda operasional Program Makan Bergizi Gratis (MBG) selama libur sekolah ternyata makin meluas dan memanas nih. Kali ini giliran para pengusaha MBG yang tergabung dalam Gabungan Pengusaha Makan Bergizi Indonesia (Gapenbi) yang angkat bicara dan menyatakan sikap tegas mereka.
Suara Para Pengusaha: Gapenbi Tolak Moratorium MBG, Minta Dapur Tetap Ngebul Pas Libur Sekolah!
Melansir dari Kontan dan Investor ID, Gapenbi secara resmi menolak wacana moratorium Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG. Mereka mendesak agar dapur-dapur MBG di seluruh Indonesia tetap diizinkan beroperasi dan melanjutkan program meskipun anak-anak sekolah sedang libur.
Ketua Umum Gapenbi, Alven Stony, mengungkapkan bahwa sikap ini diambil setelah pihaknya menggelar rapat konsolidasi nasional. Yang dihadiri oleh 25 Dewan Pimpinan Wilayah (DPW).
Penasaran apa saja alasan di balik penolakan keras para pengusaha ini? Yuk, kita bedah poin-poin aspirasinya:
Dampak Sistemik: Dari Nasib Relawan Sampai UMKM Pemasok Bahan Pangan
Gapenbi menilai keputusan pimpinan anyar Badan Gizi Nasional (BGN) yang memberlakukan moratorium dan tata kelola baru berpotensi memicu dampak sistemik yang merugikan banyak pihak.
Jika program ini mendadak disetop, roda ekonomi yang sudah telanjur berputar di tingkat bawah bakal langsung mandek. Pihak-pihak yang paling terancam terkena imbas negatifnya meliputi:
- Mitra & Relawan: Berpotensi menghadapi dampak sistemik akibat kebijakan tata kelola baru.
- Pelaku UMKM & Supplier: Pemasok bahan pangan lokal untuk dapur MBG bakal kehilangan stabilitas pasokan secara mendadak.
Ibu Hamil & Balita Malah Gak Mengalami “Libur Sekolah”!
Alasan kuat lain yang diutarakan Gapenbi adalah soal ketepatan sasaran penerima manfaat. Alven menilai penghentian operasi SPPG selama masa libur sekolah justru mengorbankan kelompok penerima manfaat krusial lainnya di luar anak sekolah.
Bagaimanapun, ibu hamil dan anak balita tetap membutuhkan asupan gizi setiap hari dan tidak mengenal kalender libur akademik sekolah. Jika dapur ditutup, suplai gizi gratis untuk mereka otomatis ikut terputus.
Kebijakan Dinilai Sepihak & Berpotensi Tabrak Aturan Hukum
Terkait dengan Surat Edaran (SE) Nomor 12 yang dirilis BGN pada 17 Juni 2026 kemarin, Gapenbi menegaskan bahwa banyak poin di dalamnya yang bertentangan. Terutama dengan kesepakatan awal antara pemerintah dan pengelola SPPG.
Para pengusaha menyayangkan sikap BGN yang dinilai sering mengambil keputusan dengan cara intervensi sepihak tanpa meminta pertimbangan dari stakeholder dan mitra di lapangan. Menurut Alven, perubahan kebijakan yang mendasar semestinya dilakukan melalui mekanisme adendum resmi. Agar tidak memicu persoalan hukum atas kontrak atau kesepakatan yang sudah dibuat bersama sebelumnya.
“Gapenbi menegaskan dukungan penuh keberlanjutan program makan bergizi gratis dengan menyampaikan delapan atau asta aspirasi mitra BGN kepada Presiden Prabowo,” ujar Alven dalam konferensi pers di Jakarta.
Baca Juga : Kepala KSP Dudung Pastikan MBG Gak Bakal Berhenti
Melalui delapan asta aspirasi tersebut, para pengusaha mendesak Presiden Prabowo agar pemerintah lebih melibatkan mitra dalam setiap pengambilan keputusan strategis ke depan.
Sikap Gapenbi ini memperlihatkan dilema besar di lapangan, gaes. Di satu sisi, pemerintah (BGN) ingin melakukan jeda demi efisiensi anggaran dan evaluasi tata kelola internal. Namun di satu sisi lain, bagi para pengusaha dan ekosistem UMKM, penutupan dapur operasional—meski hanya selama libur sekolah—bisa mengganggu stabilitas bisnis dan memutus rantai pasok gizi bagi ibu hamil serta balita yang sangat membutuhkan. (Aye/sg)
