SUARAGONG.COM – Krisis kepercayaan terhadap instansi pelayanan publik sering kali berakar dari pengalaman buruk masyarakat di masa lalu. Di Kabupaten Jember, memori soal sulitnya mengurus dokumen kependudukan yang identik dengan antrean panjang sempat menciptakan jarak antara warga dan pemerintah daerah. Namun, pelaksanaan agenda Rebranding Dukcapil di Kantor Kecamatan Ajung, Kamis (6/8/2026) pagi, jadi bukti bahwa kepercayaan publik itu bisa dipulihkan.
Ombudsman RI nilai rebranding Dukcapil Jember berhasil pulihkan kepercayaan warga
Wakil Ketua Ombudsman Republik Indonesia, Dr. Rahmadi Indra Tektona, menyoroti bagaimana persepsi masyarakat Jember perlahan berubah seiring perbaikan sistem administrasi kependudukan (adminduk). Ia mengingat kondisi dua hingga tiga tahun lalu, ketika kawasan Jalan Jawa jadi simbol melelahkannya urusan birokrasi bagi warga. Dengan tenda pelayanan yang selalu dipadati massa sejak pagi.
Pengalaman itu kini berhasil dikikis secara bertahap lewat kebijakan penataan ulang citra lembaga (rebranding) yang diimbangi aksi nyata di lapangan.
Menurut Rahmadi, rebranding yang dilakukan Pemkab Jember bukan sekadar ganti logo atau jargon. Perubahan sesungguhnya terletak pada mindset aparatur, dari yang semula merasa sebagai pihak yang “dilayani” menjadi pihak yang “melayani” dengan tulus. Inovasi desentralisasi seperti program Peta Cinta di setiap kecamatan turut mengubah kultur pengurusan dokumen. Dari yang tadinya menegangkan menjadi lebih cepat, transparan, dan manusiawi.
“Hari ini saya melihat sendiri bahwa layanan publik di Jember sungguh istimewa. Pemkab Jember berhasil membuktikan bahwa memori buruk masa lalu mengenai antrean tenda di Jalan Jawa dapat dihapus secara total. Dengan melalui komitmen tata kelola yang bersih dan inovasi jemput bola yang menyentuh hati masyarakat,” kata Rahmadi.
Kepercayaan Warga Berdampak ke Program Pembangunan Lain
Pulihnya kepercayaan publik ini, menurut Rahmadi, punya efek berantai yang penting bagi pembangunan daerah secara keseluruhan. Ketika masyarakat percaya pada validitas dan kemudahan sistem adminduk, partisipasi warga dalam program-program lain. Seperti validasi data bantuan sosial hingga akurasi data pemilih — juga ikut meningkat, karena warga merasa data pribadinya dikelola oleh institusi yang kompeten dan amanah.
Baca Juga : Pemkab Jember Audit 209 Dapur Program MBG
PR Jember: Jaga Konsistensi Layanan ke Depan
Ombudsman RI menyimpulkan Kabupaten Jember telah berhasil melewati fase transisi birokrasi yang krusial. Tantangan berikutnya bagi Pemkab Jember adalah menjaga konsistensi dan integritas aparatur, agar mutu pelayanan yang sudah membaik ini tidak menurun di kemudian hari.
Rahmadi menilai, keberhasilan Jember memulihkan hubungan antara negara dan warga lewat rebranding Dukcapil ini layak dijadikan contoh bagi daerah lain yang sedang menjalankan reformasi birokrasi serupa. (Adv/rio/aye)
