Malang, Suaragong.com – Polemik operasional Trans Jatim Koridor 1 Malang Raya kembali bergulir. Pemerintah Kota (Pemkot) Malang menyatakan siap memfasilitasi pertemuan antara perwakilan sopir angkot yang tergabung dalam Front Aliansi Sopir Angkutan Malang Raya (Front Asam) dengan Dinas Perhubungan (Dishub) Jawa Timur.
Soal Trans Jatim Koridor 1, Pj Sekda Kota Malang: Solusi Harus Melibatkan Pemprov Jatim
Pertemuan tersebut dinilai penting untuk membahas aspirasi sopir angkot sekaligus mencari titik temu terkait operasional Trans Jatim Koridor 1.
Pj Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Malang, Dandung Djulharjanto, mengatakan Pemkot Malang tidak bisa mengambil keputusan sendiri. Pasalnya, kebijakan dan pengelolaan armada Trans Jatim berada di bawah kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
Hal itu disampaikan Dandung usai memimpin audiensi di Gedung DPRD Kota Malang, Senin (28/9/2026).
“Ini tetap akan kita tindaklanjuti. Tetapi untuk mengakomodir aspirasi teman-teman anggota tadi, tidak bisa hanya dari Pemerintah Kota. Karena ini juga terkait dengan Provinsi, khususnya Dinas Perhubungan,” ujar Dandung.
Baca Juga : Trans Jatim Segera Direalisasikan di Malang Raya
Kesepakatan 27 Juli Ikut Dibahas
Salah satu persoalan yang akan dibawa dalam pertemuan tersebut adalah realisasi hasil pertemuan antara Front Asam dengan Dishub Jatim pada 27 Juli 2026.
Dandung menyebut Pemkot Malang belum mengetahui secara rinci poin kesepakatan dalam pertemuan tersebut maupun sejauh mana hasilnya telah direalisasikan.
“Salah satunya terkait realisasi dari hasil pertemuan tanggal 27 Juli lalu. Kebetulan itu pertemuan antara teman-teman dari Front Asam dengan Provinsi, Dinas Perhubungan. Sehingga kita belum tahu apa yang direalisasikan,” jelasnya.
Karena itu, Pemkot Malang berencana mempertemukan tiga pihak; yakni Pemkot Malang, Dishub Jatim, dan perwakilan Front Asam.
Pertemuan tersebut diupayakan berlangsung pekan ini. Namun, jadwalnya masih dikoordinasikan dengan pihak Dishub Jatim.
“Masih dikomunikasikan dulu. Kita rencanakan minggu ini, kalau memang di sana juga bisa. Kita tidak tahu agenda dari Dishub Provinsi, tetapi kita upayakan untuk mengundang Dishub Provinsi dalam minggu ini,” pungkas Dandung. (Aye/sg)
