Pemerintahan

DPRD Kabupaten Malang Pastikan Sertifikasi Hingga Insentif Guru Cair

DPRD Kabupaten Malang Pastikan Sertifikasi Hingga Insentif Guru Cair
Ft : DPRD Kabupaten Malang Pastikan Sertifikasi Hingga Insentif Guru Cair (Aye)

Malang, Suaragong.com – Anggaran tunjangan sertifikasi guru untuk tenaga pendidik Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang telah in-passing di Kabupaten Malang dipastikan bakal cair pada akhir Oktober ini. Kepastian tersebut diperoleh setelah pihak legislatif melakukan koordinasi intensif dengan pemerintah pusat.

DPRD Kabupaten Malang Kawal Ketat Pencairan Sertifikasi Akhir Oktober

Anggota DPRD Kabupaten Malang dari Fraksi PDI Perjuangan, Zulham Akhmad Mubarrok, menyampaikan bahwa keterlambatan pembayaran tunjangan sertifikasi yang telah berlangsung sekitar tiga bulan (sejak Juli hingga September) tersebut dialami secara nasional, bukan hanya di Kabupaten Malang.

“Kami sudah berkomunikasi dan melakukan konfirmasi langsung ke pusat melalui jaringan fraksi. Dipastikan bahwa akhir Oktober ini proses pencairan pencairan triwulan untuk sertifikasi guru akan dilaksanakan secara rapel,” ujar Zulham saat dikonfirmasi di telpon dan di Kantor Dewan (21/10).

Nota Protes Sudah Dilayangkan

Zulham menjelaskan, keterlambatan pembayaran pencairan tunjangan sertifikasi guru ini sempat menjadi perhatian serius DPRD Kabupaten Malang. Pihaknya bahkan telah melayangkan nota protes resmi kepada pemerintah pusat terkait penundaan hak-hak para tenaga pendidik tersebut.

“Nota protes sudah kami layangkan dari dewan ke pusat terkait keterlambatan ini, dan bersyukur sudah direspons dengan baik. Kami berkomunikasi langsung hingga ke tingkat Badan Anggaran (Banggar) DPR RI untuk memastikan anggaran ini segera direalisasikan,” tegasnya.

Baca Juga : Warga Dampit Dukung SNT, Tapi Minta Solusi dan Kepastian Ekonomi

Pihak DPRD berharap kejelasan informasi pencairan ini dapat memberikan kepastian dan ketenangan bagi para guru yang telah menunggu pencairan haknya. Legislatif menegaskan akan terus mengawal proses penganggaran agar kesejahteraan guru tetap menjadi prioritas utama.

“Prinsipnya kami di daerah terus mendorong agar penyelesaiannya bisa lebih cepat. Jangan sampai hak dan kesejahteraan guru ini tertunda, karena guru adalah ujung tombak dalam mencetak generasi masa depan,” pungkas Zulham. (Aye/sg)

Mungkin Anda Suka