SUARAGONG.COM – DPRD Kabupaten Situbondo resmi menyampaikan sebanyak 21 rekomendasi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah Tahun 2025 dalam rapat paripurna, Selasa (21/4/2026). Rapat yang digelar di ruang sidang utama DPRD ini jadi momen penting untuk mengevaluasi kinerja pemerintah daerah sekaligus memberi arah perbaikan ke depan.
DPRD Situbondo Keluarkan 21 Rekomendasi LKPJ 2025
Ketua DPRD Situbondo, Mahbub Junaidi, menyebut bahwa seluruh rekomendasi tersebut disusun secara strategis dan menyentuh berbagai sektor krusial.
Mahbub menjelaskan, 21 rekomendasi yang disampaikan tidak main-main. Mulai dari sektor pendidikan, kesehatan, kelautan dan perikanan, infrastruktur, hingga peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) semuanya ikut disorot.
“Harapannya, ini bisa jadi bahan evaluasi sekaligus acuan bagi pemerintah daerah untuk memperbaiki kinerja ke depan,” ujarnya.
Secara umum, rekomendasi ini memang diarahkan untuk mendorong pembangunan yang lebih maksimal dan merata.
Pendidikan Disorot, Lama Sekolah Dinilai Masih Kurang
Salah satu poin yang cukup disorot adalah sektor pendidikan. Meski Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Situbondo mengalami peningkatan, DPRD menilai rata-rata lama sekolah masih belum menunjukkan perkembangan signifikan.
“IPM memang naik, tapi rata-rata lama sekolah belum ikut meningkat. Ini harus jadi perhatian serius,” tegas Mahbub.
Artinya, peningkatan kualitas pendidikan masih jadi pekerjaan rumah yang perlu segera ditangani.
Program Berantas Plus Jadi Perhatian, Anggaran Hampir Habis
Selain pendidikan, sektor kesehatan juga nggak luput dari sorotan. DPRD menilai penggunaan anggaran Program Berantas Plus perlu lebih selektif, terutama untuk pasien rujukan.
Menurut Mahbub, program ini seharusnya diprioritaskan bagi masyarakat yang benar-benar membutuhkan, khususnya yang masuk kategori Penerima Bantuan Iuran (PBI).
“Tidak semua warga menggunakan PBI. Jadi anggaran harus tepat sasaran,” jelasnya.
Bahkan, kondisi terbaru menunjukkan anggaran program ini sudah hampir habis dalam beberapa bulan terakhir. Hal ini tentu jadi perhatian serius agar pelayanan kesehatan tetap berjalan.
Kesejahteraan Sopir Ambulans Ikut Disinggung
Menariknya, DPRD juga menyoroti kesejahteraan sopir ambulans rakyat yang hingga kini disebut belum mendapatkan pembayaran jasa secara optimal.
“Kami berharap ada solusi. Jangan sampai mereka yang bekerja di lapangan justru terabaikan,” tambah Mahbub.
Isu ini menunjukkan bahwa perhatian DPRD tidak hanya pada program besar, tapi juga pada para pelaku layanan di lapangan.
Akan Dipantau, Tidak Berhenti di Rekomendasi
Setelah rekomendasi disampaikan, DPRD memastikan akan terus melakukan pengawasan terhadap tindak lanjut dari pihak eksekutif.
Sesuai aturan Permendagri, pemerintah daerah wajib melaporkan tingkat realisasi dari setiap rekomendasi yang diberikan.
“Kita akan pantau apakah rekomendasi ini benar-benar dijalankan atau tidak,” tegas Mahbub.
Bupati Situbondo: Siap Tindak Lanjuti
Menanggapi hal tersebut, Bupati Situbondo Yusuf Rio Wahyu Prayogo menyampaikan apresiasi atas rekomendasi yang diberikan DPRD.
Menurutnya, masukan tersebut akan menjadi catatan penting dalam meningkatkan kinerja pemerintah daerah.
“Rekomendasi ini akan kami realisasikan sesuai kondisi dan kemampuan daerah,” ujarnya.
Dengan adanya 21 rekomendasi ini, publik tentu berharap tidak hanya jadi formalitas tahunan, tapi benar-benar diwujudkan dalam kebijakan nyata. Karena pada akhirnya, dampaknya akan langsung dirasakan oleh masyarakat Situbondo sendiri. (Duh/Aye/sg)
