SUARAGONG.COM – Pemerintah Kabupaten Jember kembali mencatatkan prestasi dalam tata kelola keuangan daerah dengan mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025. Dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.
Jember Kembali Raih Opini WTP 2025, Bukti Sinergi Eksekutif dan Legislatif
Capaian tersebut menjadi indikator bahwa pengelolaan keuangan daerah berjalan sesuai standar akuntansi pemerintahan. Serta menjadi cerminan komitmen terhadap transparansi serta akuntabilitas penggunaan anggaran publik.
Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI Perwakilan Jawa Timur berlangsung pada Jumat (29/5/2026). Dihadiri langsung oleh Bupati Jember, Gus Fawait.
Dalam kesempatan tersebut, Gus Fawait menegaskan bahwa keberhasilan mempertahankan opini WTP tidak terlepas dari sinergi yang baik. Hubungan yang kuat antara pemerintah daerah, DPRD, serta seluruh perangkat daerah dalam menjalankan fungsi pengelolaan dan pengawasan anggaran.
Apresiasi untuk ASN dan DPRD
Menurut Gus Fawait, hasil audit yang diraih merupakan buah dari kerja keras seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten Jember. Di mana telah berupaya menjaga disiplin administrasi dan kepatuhan terhadap regulasi pengelolaan keuangan daerah.
“Kami sangat mengapresiasi koreksi, masukan, serta rekomendasi konstruktif yang diberikan oleh tim BPK selama proses pemeriksaan. Kerja keras ini menuntut profesionalisme dan ketelitian yang luar biasa,” ujarnya.
Ia juga memberikan apresiasi kepada DPRD Jember yang dinilai telah menjalankan fungsi pengawasan secara optimal. Sehingga tercipta keseimbangan yang baik antara eksekutif dan legislatif dalam pengelolaan anggaran daerah.
Keberhasilan tersebut, lanjutnya, tidak lepas dari kontribusi seluruh kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan aparatur sipil negara (ASN) yang mampu meminimalkan potensi kesalahan administrasi sejak tahap perencanaan hingga pelaporan keuangan.
Baca Juga : Inspektorat Jember Raih Penghargaan Nasional “Anggaraksa Dharma”
Tetap Tindak Lanjuti Catatan BPK
Meski kembali meraih opini tertinggi dalam audit keuangan pemerintah, Gus Fawait mengakui masih terdapat sejumlah catatan yang perlu menjadi perhatian dan segera ditindaklanjuti.
Karena itu, Pemkab Jember berkomitmen untuk mempercepat penyelesaian seluruh rekomendasi yang diberikan BPK. Agar kualitas tata kelola keuangan daerah terus meningkat dari tahun ke tahun.
“Ini buah dari kerja keras, kecerdasan, dan keikhlasan seluruh elemen penatausahaan keuangan daerah. Capaian ini juga menunjukkan bahwa komitmen terhadap transparansi dan akuntabilitas di Jember telah membumi, bukan lagi sekadar jargon politik,” katanya.
WTP Bukan Tujuan Akhir
Lebih jauh, Gus Fawait mengingatkan bahwa opini WTP bukanlah tujuan akhir. Melainkan bagian dari proses membangun birokrasi yang profesional dan berorientasi pada pelayanan masyarakat.
Menurutnya, pengelolaan keuangan yang baik harus mampu memastikan setiap anggaran yang dikeluarkan benar-benar memberikan manfaat nyata. Berdampak bagi pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat.
“Tujuan akhir kita yang paling hakiki adalah memastikan setiap rupiah dalam APBD Jember benar-benar mengalir. Memberikan dampak konkret bagi pembangunan, kemakmuran, serta kesejahteraan seluruh masyarakat Jember,” tegasnya.
Dengan capaian ini, Kabupaten Jember kembali memperkuat posisinya sebagai daerah yang konsisten menjaga kualitas tata kelola keuangan. Sekaligus menunjukkan bahwa kolaborasi antara pemerintah daerah, DPRD, dan ASN mampu menghadirkan pemerintahan yang transparan dan akuntabel. (Adv/rio/aye)
