SUARAGONG.COM – Setiap tanggal 1 Mei, jutaan pasang kaki buruh di seluruh dunia, termasuk Indonesia, turun ke jalan. Bukan sekadar seremoni tahunan, Hari Buruh Internasional atau May Day adalah monumen hidup dari perjuangan panjang kelas pekerja untuk mendapatkan hak-hak dasar, mulai dari jam kerja yang manusiawi hingga upah yang layak.
May Day di Indonesia: Dari Perjuangan Era Kolonial hingga Simbol Perlawanan Modern
Sejarah ini bermula dari Amerika Serikat pada tahun 1886. Kala itu, buruh menuntut pemangkasan jam kerja menjadi 8 jam sehari (sebelumnya bisa mencapai 16 jam). Demonstrasi besar di Haymarket Square, Chicago, berakhir tragis dengan ledakan bom dan bentrokan berdarah. Peristiwa inilah yang kemudian ditetapkan sebagai Hari Buruh Internasional pada tahun 1889.
Lini Masa Sejarah Hari Buruh di Indonesia
Perjalanan Hari Buruh di tanah air mengalami pasang surut yang drastis, mengikuti dinamika politik nasional:Era Status & Catatan Sejarah Kolonial (1918) Dimulai oleh serikat buruh kereta api (SS Bond). Tokoh seperti Semaun menggunakan momen ini untuk memprotes kebijakan upah rendah Belanda. Awal Kemerdekaan Di bawah pemerintahan Soekarno, Hari Buruh dirayakan besar-besaran. Tahun 1948, UU Kerja No. 12 menetapkan 1 Mei sebagai hari libur resmi. Orde Baru (1967-1998) Perayaan 1 Mei dilarang karena dianggap identik dengan ideologi kiri. Istilah “Buruh” diganti dengan “Karyawan” atau “Pekerja”. Reformasi (1999-2013) Gerakan buruh kembali bangkit. Aksi demonstrasi mulai dilakukan secara terbuka tanpa represi militer seperti era sebelumnya. Era Baru (2014-Sekarang) Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menetapkan kembali 1 Mei sebagai Hari Libur Nasional pada tahun 2014.
Baca Juga : Refleksi May Day: Kesejahteraan Buruh dan Dominasi AI
Tantangan Buruh di Era Digital
Kini, fokus tuntutan buruh telah bergeser. Jika dulu perjuangan berkisar pada “libur di hari Minggu,” kini isu yang diangkat lebih kompleks, di antaranya:
- Omnibus Law: Penolakan terhadap klaster ketenagakerjaan di UU Cipta Kerja yang dinilai mendegradasi hak pekerja.
- Sistem Outsourcing: Menuntut penghapusan sistem kontrak yang tidak memberi kepastian masa depan.
- Digitalisasi: Perlindungan bagi pekerja gig economy (seperti pengemudi ojek online) yang seringkali belum memiliki payung hukum yang kuat sebagai karyawan.
Hari Buruh di Indonesia bukan sekadar libur kalender. Ia adalah pengingat bahwa keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan manusia adalah kunci stabilitas negara. Perayaan tahun ini menunjukkan bahwa meski zaman berubah menjadi serba digital, semangat solidaritas buruh tetap menjadi mesin penggerak keadilan sosial di Indonesia. (Aye/sg)
