SUARAGONG.COM – Sepak bola tidak pernah sekadar permainan. Di dalamnya terdapat identitas, sejarah, loyalitas, dan memori kolektif yang diwariskan lintas generasi. Bagi masyarakat Malang, Logo klub sepak bola singo edan bukan hanya organisasi olahraga atau badan usaha. Melainkan simbol kebanggaan daerah yang melekat dalam kehidupan sosial masyarakat.
Karena itu, ketika muncul polemik mengenai pendaftaran logo klub oleh pihak tertentu atas nama pribadi, persoalannya tidak lagi sekadar sengketa administratif. Isu tersebut berkembang menjadi perebutan identitas kolektif yang selama ini dibangun bersama. Dibangun oleh masyarakat, suporter, pemain, hingga sejarah panjang klub itu sendiri.
Logo Klub Singo Edan Bukan Sekadar Simbol Visual
Logo klub memiliki makna yang jauh melampaui fungsi estetika. Setiap elemen visual di dalamnya merepresentasikan perjalanan sejarah, loyalitas suporter, dan keterikatan emosional dengan daerah asal klub.
Dalam dunia olahraga modern, logo juga merupakan aset strategis bernilai ekonomi tinggi. Melalui logo, klub memperoleh pemasukan dari lisensi produk, penjualan merchandise, sponsor, hingga pemasaran digital.
Namun, nilai ekonomi tersebut tidak menghapus makna sosial yang melekat di dalamnya. Ketika seorang suporter mengenakan atribut klub, yang dikenakan bukan sekadar gambar, melainkan identitas yang dianggap sebagai bagian dari dirinya.
Karena itu, kepemilikan logo tidak dapat dipandang semata sebagai urusan administratif. Upaya menguasai logo melalui pendaftaran pribadi dipandang sebagai bentuk privatisasi identitas kolektif yang lahir dari proses sosial panjang.
Gugatan yang Berangkat dari Rasa Kepemilikan Bersama
Kontroversi muncul ketika logo yang selama bertahun-tahun digunakan sebagai identitas klub ternyata terdaftar atas nama individu tertentu. Terlepas dari argumentasi hukum yang mungkin diajukan, persoalan utamanya terletak pada legitimasi moral dan etis atas tindakan tersebut.
Secara formal, seseorang memang dapat mengajukan pendaftaran merek kepada negara. Namun secara substantif, muncul pertanyaan besar: apakah individu tersebut memiliki hak moral untuk mengklaim kepemilikan eksklusif atas simbol yang telah lama menjadi identitas publik?
Dalam hukum merek dikenal istilah bad faith registration atau pendaftaran dengan itikad tidak baik. Konsep ini digunakan untuk menilai apakah suatu pendaftaran dilakukan secara jujur atau justru bertujuan mengambil keuntungan dari identitas yang sebenarnya dimiliki pihak lain.
Jika sebuah logo yang telah lama dikenal publik sebagai identitas klub didaftarkan secara pribadi tanpa persetujuan organisasi yang sah, maka tindakan tersebut berpotensi bertentangan dengan prinsip keadilan dan kepatutan.
Bagi Arek Malang, persoalan ini bukan sekadar sengketa dokumen hukum. Yang dipersoalkan adalah upaya mengubah identitas bersama menjadi aset privat.
Etika Bisnis dan Konflik Kepentingan
Kasus ini juga membuka perdebatan mengenai etika bisnis dalam pengelolaan organisasi olahraga. Dalam prinsip etika bisnis, terdapat tiga fondasi utama: integritas, kejujuran, dan tanggung jawab sosial.
Jika logo klub didaftarkan atas nama pribadi tanpa persetujuan pihak yang berkepentingan, maka tindakan tersebut berpotensi melanggar ketiga prinsip tersebut.
Pertama, muncul konflik kepentingan karena individu memperoleh posisi dominan atas aset yang memiliki keterikatan dengan banyak pihak.
Kedua, terjadi ketidakadilan karena pihak-pihak yang selama ini ikut membangun nilai dan reputasi logo kehilangan akses terhadap simbol yang mereka anggap sebagai milik bersama.
Ketiga, kepercayaan publik terhadap organisasi berpotensi menurun. Padahal dalam industri olahraga modern, kepercayaan publik merupakan aset yang nilainya tidak kalah penting dibandingkan finansial.
Kasus ini menunjukkan bahwa kepatuhan administratif semata tidak cukup. Sebuah tindakan mungkin sah secara prosedural, tetapi tetap dipandang tidak etis karena bertentangan dengan rasa keadilan publik.
Lemahnya Tata Kelola Organisasi
Selain persoalan etika, polemik ini juga memperlihatkan adanya kelemahan dalam tata kelola organisasi.
Dalam prinsip good governance, organisasi wajib melindungi seluruh aset strategisnya, termasuk hak kekayaan intelektual seperti logo dan identitas visual.
Apabila logo klub dapat didaftarkan oleh pihak tertentu tanpa pengawasan memadai, maka terdapat indikasi lemahnya sistem pengendalian organisasi.
Tata kelola yang baik menuntut adanya:
- kejelasan status kepemilikan aset,
- dokumentasi yang lengkap,
- pengawasan internal,
- transparansi pengambilan keputusan,
- serta akuntabilitas pengurus.
Ketika salah satu unsur tersebut tidak berjalan, organisasi menjadi rentan terhadap tindakan oportunistik.
Dalam teori manajemen, kondisi seperti ini dikenal sebagai agency problem, yakni situasi ketika individu yang memiliki akses terhadap sumber daya organisasi memanfaatkannya untuk kepentingan pribadi.
Lebih dari Sekadar Sengketa Hukum
Gugatan yang muncul tidak dapat dipahami semata sebagai konflik antara dua pihak berbeda kepentingan. Gugatan tersebut merupakan ekspresi tuntutan keadilan yang lebih luas.
Bagi banyak suporter, logo klub bukan milik individu tertentu. Logo merupakan bagian dari identitas kota, sejarah perjuangan klub, dan simbol loyalitas ribuan pendukung.
Ketika simbol tersebut berada dalam kendali pribadi, muncul kekhawatiran bahwa identitas bersama dapat digunakan sebagai instrumen kekuasaan atau keuntungan ekonomi segelintir pihak.
Karena itu, gugatan ini bukan hanya tentang siapa yang tercantum dalam sertifikat merek, melainkan tentang siapa yang memiliki legitimasi moral atas identitas yang telah dibangun bersama selama bertahun-tahun.
Baca Juga : Satu Indonesia ke Malang? 36 Ribu Kendaraan Udah Serbu Bumi Arema
Pelajaran untuk Sepak Bola Indonesia
Kasus ini seharusnya menjadi pelajaran penting bagi banyak klub sepak bola di Indonesia. Masih banyak organisasi olahraga yang belum menempatkan hak kekayaan intelektual sebagai aset strategis.
Akibatnya, pengelolaan merek, logo, dan identitas visual sering dilakukan secara informal tanpa perlindungan hukum yang memadai.
Padahal dalam industri olahraga modern, nilai merek dapat mencapai miliaran rupiah. Kelalaian dalam mengelola aset intelektual dapat memicu konflik berkepanjangan yang jauh lebih mahal dibandingkan perlindungan hukum sejak awal.
Klub perlu memastikan seluruh aset intelektual berada dalam penguasaan organisasi yang sah dan dikelola secara transparan agar tidak membuka ruang bagi klaim sepihak.
Pada akhirnya, persoalan logo Singo Edan Bertindik bukan hanya tentang hukum merek, tetapi tentang mempertahankan makna kebersamaan.
Sebab identitas klub lahir dari sejarah kolektif, bukan dari klaim individual. Ketika identitas bersama diprivatisasi, perlawanan yang muncul bukan sekadar gugatan hukum, melainkan upaya menjaga sejarah, loyalitas, dan kebanggaan yang telah hidup di tengah masyarakat selama bertahun-tahun. (ind/aye)
Penulis : Indra Lukmana Putra
