SUARAGONG.COM – Ketimpangan dunia pendidikan di Indonesia yang sering kali menganakemaskan sekolah umum dibanding lembaga pendidikan keagamaan atau pesantren, akhirnya dibahas totalitas. Isu panas ini menjadi sorotan dalam acara Halaqah Pendidikan Berkeadilan yang digelar di Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang. Pada Senin (29/6/2026) pagi.
Acara mbois ini mengusung tema “Membangun Ekosistem Pendidikan yang Inklusif, Bermutu dan Berkeadilan untuk Indonesia Emas”. Dihadiri langsung oleh Wakil Menteri Agama (Wamenag) RI, Romo R. Muhammad Syafi’i, beserta jajaran rektorat UIN Malang.
Ambisi UIN Malang: Pendidikan Inklusif Untuk Semua dan Berkeadilan Secara Proposional
Rektor UIN Malang Prof. Dr. Hj. Ilfi Nur Diana, M.Si., CAHRM, CRMP dalam sambutannya menegaskan bahwa hak mendapatkan pendidikan yang layak adalah milik semua Warga Negara Indonesia (WNI). Hal ini tanpa terkecuali sebagai mana UUD menyebutkan. Ia menyoroti fakta di lapangan soal masih adanya jurang pemisah antara lembaga pendidikan di bawah naungan umum (Saintek) dengan lembaga di bawah Kementerian Agama.
Biar gak ada lagi sekat-sekat sosial, UIN Malang punya ambisi besar buat menciptakan ekosistem pendidikan yang super inklusif. Gak cuma buat yang beragama Islam, UIN Malang ke depannya bakal makin terbuka lebar bagi mahasiswa non-Islam. Agar bisa belajar bersama dalam satu harmoni.
Wamenag Bongkar Borok Distribusi Anggaran: Sentil Pejabat Gak Kompeten!
Sementara itu, Wamenag Romo R. Muhammad Syafi’i gak kalah blak-blakan. Beliau mengakui kalau dalam praktiknya, urusan honorarium guru, sarana prasarana, hingga support anggaran antara sekolah umum dan pesantren masih jauh dari kata ideal.
Romo Syafi’i membeberkan beberapa kendala utama yang selama ini bikin dunia pendidikan kita gak berkeadilan:
- Validasi Data Amburadul: Upaya pemerintah buat menaikkan gaji guru sebenarnya sudah ada. Tapi terkendala proses distribusi dan validasi data kesejahteraan yang kurang akurat.
- Oknum Nakal & Pejabat Gak Kompeten: Dana alokasi dari pemerintah sering kali “dimainkan” oleh oknum pejabat daerah yang tidak kompeten dengan berbagai skema anggaran yang aneh-aneh.
- Masalah Perizinan Pesantren: Saat ini ada sekitar 42 ribu pesantren tanpa izin yang terdata, dan di luar sana masih ada ribuan lagi yang belum terdata karena punya kebiasaan “bikin dulu baru daftar”.
Baca Juga : Kemenag Gandeng Raffi Ahmad untuk Perkuat Pendidikan Islam Berbasis Cinta
Program MBG Bukan Biang Kerok Gaji Guru Seret
Menanggapi isu miring yang beredar, Wamenag juga menegaskan bahwa program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak salah. Program nasional yang dicanangkan pemerintah ini sama sekali bukan penyebab dari mandeknya kenaikan gaji guru, Nawak. Itulah konfirmasi langsung dari Wamenag.
“Pendidikan yang tidak berkeadilan ini faktornya bukan karena negara tidak peduli, namun karena validasi data yang kurang maksimal dan tidak kompetennya pejabat. MBG bukan penyebab gaji guru yang tidak naik, tapi karena validasi data yang kurang tepat dan adanya oknum-oknum nakal,” tegas Romo Syafi’i saat diwawancarai Suara Gong, Senin (29/6/2026).
Lewat halaqah ini, Kemenag dan UIN Malang berharap seluruh pihak bisa bersinergi memberantas oknum nakal dan merapikan data. Demi terwujudnya akses pendidikan yang setara dan adil dari kota hingga pelosok desa. (Aye/sg)
