SUARAGONG.COM – Sesi doorstop bareng Wakil Menteri Agama (Wamenag) RI di Kampus Islam UIN Maulana Malik Ibrahim Malang pada Senin (29/6/2026) mendadak jadi sorotan panas. Wamenag secara blak-blakan membongkar “dapur” birokrasi yang menjadi biang kerok jomplangnya anggaran pendidikan dan riset keagamaan dibanding instansi umum.
Wamenag : Riset Umum 8 Triliun, Kampus Islam Kebagian?
Ketimpangan ini dirasa sudah kebangetan. Bayangin aja Nawak, di saat kementerian umum bisa mengantongi dana riset hingga Rp 8 Triliun, perguruan tinggi keagamaan di bawah Kemenag cuma kebagian “recehan” di angka Rp 150 Miliar hingga Rp 300 Miliar saja.
“Kalah Kasta” Nomenklatur Jadi Biang Kerok Anggaran Sere
Wamenag menjelaskan kalau masalah utama seretnya dana ini bukan karena negara pelit, melainkan akibat perbedaan struktur organisasi yang njelimet di internal kementerian. Wamenag sempat menyinggung soal adanya “peristiwa” atau masalah di lapangan.
Nah, pemicu utamanya karena validasi data internal yang kurang maksimal, ditambah adanya oknum pejabat gak kompeten yang suka “mainin” alokasi dana operasional lewat berbagai skema anggaran. Akibatnya, banyak lembaga yang aslinya kurang memadai tapi luput dari pantauan. Wamenag ternyata sudah maraton menggelar rapat bareng Ibu Alissa Wahid, Gus Faiz, dan beberapa guru besar buat bikin skema.
Langkah taktis yang bakal segera diterapkan antara lain:
- Perketat Seleksi: Proses penyaringan calon Ustaz/Ustazah, Kiai/Nyai, hingga calon santri bakal diperketat biar datanya valid sejak awal.
- Bentuk Satgas Khusus: Kemenag sedang menyeleksi orang dan merapikan regulasi buat meluncurkan Satgas yang terhubung langsung dengan Aparat Penegak Hukum (APH) demi menyikat oknum nakal.
- Sanksi Tegas Beri Efek Jera: Pelaku kejahatan anggaran, termasuk guru yang tahu tapi diam saja, bakal dihukum seberat-beratnya hingga pencabutan izin lembaga pendidikannya.
Antara Kampus Umum Dibawah Kemdiktisaintek & Kampus Islam Dibawah Struktur Direktur Kemang
Kalau kampus umum posisinya langsung di bawah menteri (Mendiktisaintek), kampus Islam atau madrasah posisinya “kalah kasta” karena berada di bawah struktur Direktur. Posisi ini lah yang otomatis membuat perbedaan anggaran dan potongannya.
“Jumlah anggaran direktur pasti di bawah anggaran dirjen. Jumlah anggaran dirjen pasti di bawah anggaran menteri. Nah kalau di luar itu di bawah menteri, kita malah di bawah direktur. Maka anggarannya pasti tidak seimbang,” beber Wamenag secara blak-blakan.
Gara-gara ketimpangan yang bikin elus dada ini, muncul beberapa opsi atau jalan keluar yang lagi digodok atau kaji pemerintah:
- Pindah Payung: Memindahkan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) di bawah kementerian umum (Diktisaintek) dan madrasah di bawah Mendikdasmen.
- Bikin Kementerian Baru: Membentuk Kementerian Pendidikan Tinggi Keagamaan secara mandiri.
- Ubah Nama: Mengubah nomenklatur menjadi Kementerian Agama dan Pendidikan Agama agar setara.
Tiru Kanada: Pengen Kebijakan Pemerintah Didukung Ulama dan Kampus
Wamenag punya impian besar agar kajian akademik dari kampus-kampus Islam di Indonesia bisa punya taji dalam mendukung atau menguji program pemerintah. Gak cuma dari sudut ilmiah tapi juga dari sisi keagamaan. Beliau mencontohkan sistem keren yang ada di Kanada.
“Di Kanada itu kalau pemerintah mau ambil kebijakan, makanya minta pertimbangannya ke kampus. Hasil dari pembecaraan di kampus telah dijadikan dasar kebijakan pemerintah. Makanya mahasiswa Kanada tidak pernah mendemo pemerintah, karena itu sudah hasil pemikiran kampus,” tambahnya.
Anggaran Pesantren Siap Melejit Rp5 Triliun di 2027
Di balik kabar miring soal anggaran riset, ada angin segar buat dunia pesantren. Berkat aturan anyar Perpres Nomor 8 Tahun 2025, Direktorat Pesantren kini resmi naik kasta. Dan lepas dari Pendis menjadi Dirjen sendiri.
Dampaknya langsung terasa, Nawak! Pada RAPBN 2027 nanti, anggaran buat pesantren diproyeksikan melejit hingga lebih dari Rp5 Triliun. Naik berkali-kali lipat dibanding saat masih berstatus direktorat yang cuma dijatah Rp1,2 Triliun.
Ke depan, pesantren gak cuma diajak fokus ke pendidikan dan dakwah medsos aja, tapi bakal dikolaborasikan langsung dengan Kementerian Pertanian hingga perbankan. Agar para alumni santri dibekali modal usaha dan bisa langsung membuka lapangan pekerjaan baru pas lulus. Mbois lop kan, Nawak? (Aye/sg)
