SUARAGONG.COM – Administrasi pemerintahan zaman sekarang udah gak bisa cuma formalitas di atas kertas aja, guys. Berkomitmen penuh untuk menciptakan tata kelola yang bersih dan efisien, Pemerintah Kota (Pemkot) Malang resmi menggelar agenda Sosialisasi Penguatan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Hotel Savana pada Senin (6/7/2026).
Pemkot Malang Perkuat SPIP Biar Kerja Pemerintah Gak Cuma Bagus di Atas Kertas!
Langkah serius ini sengaja digeber oleh Inspektorat Daerah Kota Malang untuk menyelaraskan sistem pengawasan internal menyusul adanya perubahan indikator penilaian baru dari pusat.
Agenda ini dihadiri langsung oleh Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Jawa Timur, Hasoloan Manalu. Ia mengapresiasi tinggi komitmen yang ditunjukkan oleh Pj Wali Kota Malang beserta jajarannya.
Hasoloan spill kalau penilaian SPIP saat ini sudah bergeser jauh. BPKP gak cuma ngecek tumpukan dokumen internal, tapi langsung melihat efektivitas penerapannya di lapangan.
“Acara hari ini menunjukkan bahwa komitmen Pak Wali Kota bersama seluruh jajaran sangat tinggi untuk memperkuat tata kelola. Yang dinilai sekarang bukan hanya dokumen-dokumen internal, tetapi juga substansi pengendaliannya, mulai dari perencanaan, pelaksanaan program hingga pencapaian tujuan pemerintahan secara efektif dan efisien,” ungkap Hasoloan.
Ia juga menambahkan kalau pengisian jabatan struktural yang definitif di lingkungan Pemkot Malang krusial banget. Biar ada penanggung jawab penuh yang bisa nge-gas program kerja secara maksimal.
Imbas Indikator Baru, Pemkot Langsung Gandeng BPKP Buat Pendampingan
Pj Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat, blak-blakan mengakui kalau hasil evaluasi SPIP Kota Malang tahun 2024 kemarin sempat mengalami sedikit penurunan. Hal ini dipicu oleh adanya penyesuaian regulasi dan indikator penilaian baru dari BPKP. Yang kini jauh lebih ketat dan menekankan fakta di lapangan.
Gak mau tinggal diam, Pemkot Malang langsung tancap gas menjadwalkan agenda pendampingan khusus bersama BPKP Jawa Timur pada 7–8 Juli 2026. Demi menyusun langkah taktis perbaikan sistem.
Wahyu mewanti-wanti seluruh kepala perangkat daerah (OPD) untuk memperkuat komitmen dari hulu ke hilir. Mulai dari aspek perencanaan, tata kelola, hingga pengendalian di lapangan. (Aye/sg)
