SUARAGONG.COM – Ajang tahunan para pemimpin kota se-Indonesia baru saja usai. Rapat Kerja Nasional (Rakernas) XVIII Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) yang digelar di Kota Medan. Pada 29 Juni hingga 4 Juli 2026 sukses melahirkan sejumlah rekomendasi krusial yang siap digedor ke pemerintah pusat. Dari Rakernas Apeksi XVIII Medan ini Pj Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat, menegaskan bahwa poin-poin rekomendasi ini sangat penting untuk memangkas berbagai hambatan. Maksimal sat-set dalam mengeksekusi program strategis nasional di level daerah.
Wakili Suara Daerah, Pj Wali Kota Malang Dorong Percepatan Kebijakan Pusat di Rakernas Apeksi XVIII Medan
Sebagai Ketua Komisariat Wilayah IV APEKSI, Wahyu Hidayat membeberkan kalau banyak banget tantangan riil di lapangan. Yang mana selama ini bikin pemerintah kota harus memutar otak.
Beberapa persoalan panas yang dibahas intensif dalam Rakernas tersebut meliputi:
- Kebijakan Fiskal & Transfer ke Daerah: Urusan aliran dana dari pusat ke kas daerah.
- Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) & Lahan Sawah Dilindungi (LSD): Regulasi tata ruang dan perizinan yang seringkali tumpang tindih.
- Penyusutan Wewenang Daerah: Sorotan tajam terhadap penarikan sebagian urusan daerah yang kini diambil alih oleh pemerintah pusat.
“Banyak hal yang memang dialami kota-kota di Indonesia dalam menjalankan program strategis nasional. Hambatan-hambatan itu kami minta dicarikan solusi agar pelaksanaannya bisa dipercepat.” Tegas Wahyu, Senin (6/7/2026).
Baca Juga : Wahyu Hidayat Matangkan Perwali Angkot Gratis Pelajar
Langsung Disampaikan ke Menteri, Minta Kebijakan Konkret!
Gak sekadar jadi dokumen formalitas, aspirasi dan keluhan dari berbagai daerah ini diklaim sudah disampaikan langsung kepada Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan. Serta Wakil Menteri Dalam Negeri yang turut hadir di lokasi.
Orang nomor satu di Pemkot Malang itu menambahkan, seluruh wali kota yang tergabung dalam APEKSI sepakat agar hasil diskusi di Medan ini tidak mandek di atas kertas saja.
Pemerintah pusat diharapkan segera meresponsnya dengan menerbitkan kebijakan konkret agar pembangunan di daerah bisa langsung tancap gas tanpa terganjal aturan yang rumit. (Sit/Aye/sg)
