SUARAGONG.COM – Ketua DPRD Kota Malang, Amithya Ratnanggani Sirraduhita, mendorong Pemerintah Kota (Pemkot) Malang untuk melakukan reformasi terhadap pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Menurutnya, DPRD Kota Malang sebelumnya telah memberikan sejumlah catatan rekomendasi melalui Laporan Pertanggungjawaban (LPJ), termasuk perlunya reformasi BUMD. Salah satu yang disorot adalah kondisi PT Tunas Aneka Usaha yang hingga kini masih mengalami defisit dan belum mencatatkan keuntungan.
“Apakah kita perlu merombak kembali dan menelaah kembali kiranya program kerja dan juga bisnis plan-nya itu. Kan belum kita dengarkan dari pemerintah kota seperti apa kiranya proyeksi ke depan,” ujarnya.
DPRD Kota Malang Dorong Reformasi BUMD: Jawab Tantangan dan Jalankan Arahan Presiden
Ia berharap ada terobosan konkret dari Pemkot Malang untuk menjawab tantangan yang dihadapi BUMD, sejalan dengan arahan Presiden Prabowo agar BUMD yang tidak profitabel berani dipangkas atau direformasi.
“Kita sudah memberikan rekomendasi beberapa kali, bahwa kita membutuhkan memang ada jawaban-jawaban dari tantangan-tantangan itu, yang khususnya yang dihadapi oleh BUMD,” tegasnya.
Sejalan dengan Sentilan Prabowo Soal BUMN Tak Produktif
Sorotan DPRD Kota Malang terhadap BUMD ini sejalan dengan pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang kembali menyentil Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam pidatonya. Prabowo menegaskan, sudah terlalu banyak BUMN yang tidak produktif, bahkan kerap memalsukan laporan keuangannya.
“Terlalu banyak BUMN yang tidak produktif. Rugi terus laporannya untung. Ngarang aja untungnya itu. Kita kena masalah, karena banyak perusahaan-perusahaan asing kan kerja sama dengan BUMN kita,” kata Prabowo dalam Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR-DPD di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (14/8/2026).
Dalam kesempatan itu, Prabowo mengusulkan pembentukan pengadilan ad hoc khusus yang akan difungsikan untuk mengusut dugaan pelanggaran yang dilakukan jajaran direksi perusahaan BUMN selama 30 tahun ke belakang.
Ia juga mengungkapkan, sejak Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) dibentuk, ditemukan ada 1.074 perusahaan BUMN. Jumlah ini cukup mengejutkannya, sebab Prabowo mengira jumlah perusahaan BUMN hanya sekitar 300-400 perusahaan. Ia mengatakan, perusahaan BUMN ini juga kadang berjalan tidak semestinya.
Baca Juga :Rapat Paripurna Bahas KUA-PPAS Situbondo 2026
Tiga BUMD, Tugu Arta Dapat Suntikan Dana Rp35 Miliar
Kembali ke Malang, Amithya menjelaskan, saat ini di kota memiliki tiga BUMD, yakni Tunas, Tugu Arta, dan Tugu Tirta. Dari ketiganya, Tunas menjadi yang paling menjadi perhatian karena belum memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Meski demikian, ia menegaskan bahwa dua BUMD lainnya, yakni Tugu Arta dan Tugu Tirta, tetap berada dalam pengawasan DPRD. Ia mencontohkan, Tugu Arta bahkan telah mendapatkan tambahan suntikan anggaran sebesar Rp7 miliar per tahun, atau total mencapai Rp35 miliar.
“Harapan kami ini bisa menangkap kemudian permasalahan perekonomian di Kota Malang. Misalkan kita mau mengembangkan UMKM dan lain sebagainya, itu kan bisa menjadi salah satu exit,” pungkasnya. (Aye/sg)
