SUARAGONG.COM – Realisasi belanja daerah Kota Malang baru mencapai 43 persen hingga Agustus 2026. Menanggapi hal tersebut, Wali Kota Malang menjelaskan bahwa salah satu faktor yang membebani anggaran adalah kenaikan signifikan biaya kepegawaian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K).
Realisasi Belanja Kota Malang Baru 43%: Beban Gaji P3K Jadi Sorotan
Ia menyebut, Pemkot Malang sebelumnya telah melakukan konsultasi dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Terkait besaran alokasi anggaran kepegawaian yang melebihi ambang batas normal.
“Itu kita kan kemarin sudah konsultasi ke Kemendagri karena kan terkait dengan P3K yang memang ada kenaikan sangat tinggi sekali jadi beban pemerintah daerah.” Ujarnya.
Diperbolehkan Lebih dari 30 Persen, Meski Tahun Depan Dibatasi
Menurutnya, setelah dibahas bersama Komisi II, Pemkot Malang akhirnya diperbolehkan mengalokasikan anggaran kepegawaian lebih dari 30 persen untuk tahun ini. Meski mulai 2027 mendatang alokasi tersebut akan dibatasi ketat pada angka 30 persen.
“Sempat juga di Komisi II, nah akhirnya kita diperbolehkan lebih dari 30 persen. Walaupun besok di tahun 2027 kan dibatasi 30 persen, tapi kita diperbolehkan, tapi dengan alasan-alasan tertentu,” jelasnya.
P3K Dinilai Semestinya Jadi Tanggung Jawab Pusat
Wali Kota turut menyoroti bahwa pembiayaan P3K semestinya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat, namun pada praktiknya justru dibebankan kepada pemerintah daerah, sehingga berdampak pada naiknya pos anggaran kepegawaian.
“Apalagi seharusnya P3K kan menjadi tanggung jawabnya pusat tapi ditanggung oleh daerah, akhirnya kan jadi beban. Jadi akhirnya untuk anggaran untuk kepegawaian jadi naik,” pungkasnya. (*)
