Batu, Suara Gong
Kurang representatifnya fasilitas umum (fasum) Palang Merah Indonesia (PMI) membuat DPRD Komisi E Provinsi Jatim akan melakukan koordinasi dengan Pemprov dan Pj terpilih untuk mereoptimalisasi tempat pelayanan kesehatan tersebut. Terlebih, dari 38 Kabupaten/Kota di Jatim hanya PMI Batu yang satu-satunya tidak memiliki Unit Tranfusi Darah (UTD).
Anggota DPRD Komisi E Hikmah Bafaqih menegaskan pada kunjungan yang dilakukan fasum gedung PMI dalam keadaan mendesak dengan segala instrumen dan kelengkapannya. “Kami melihatnya, memang membutuhkan sentuhan, karena Kota Batu ini juga rawan bencana meskipun terkenal sebagai kota. Gedung seperti ini tentu memang kurang memadai,” katanya pada Selasa kemarin (17/1/2023).
Oleh sebab itu, ia menargetkan setidaknya ketika Pj Walikota Batu telah terpilih maka kewenangan anggaran akan memiliki kejelasan budget policy dan ditambahkan dengan dukungan semua fraksi untuk melakukan revitalisasi. Terlepas, gedung PMI tersebut akandibangun dan menjadi milik Pemkot dan kemudian diserahkan penggunaannya pada PMI atau memang dihibahkan untuk dikelola PMI sendiri.
Sementara itu, Ketua PMI Kota Batu Punjul Santoso mengatakan sebelumnya Dinkes telah menganggarkan dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kota Batu dengan nilai Rp 2,3 miliar namun terkendala recofusing saat masa covid-19. “Lalu sempat juga dianggarkan dari Dana Bagi Hasil Cukai dan Tembakau (DBHCT) dan dibamgun melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) kemudian dihibahkan ke PMI tapi terkendala regulasi yang panjang karena melakukan pengajuan ke aset agar lahannya tersedia,” paparnya.
Punjul juga menilai setidaknya PMI Kota Batu membutuhkan anggaran sebesar Rp 3 miliar untuk bisa mengoptimalkan fasilitas dan revitalisasi gedung yang ada. Terlebih nantinya pelayanan akan menjadi maksimal ketika UTD maka pelayanan cuci darah, donor, dan lain sebagainya dimiliki maka masyarakat Kota Batu tidak perlu pergi ke Kota Malang atau Kabupaten Malang untuk mencari fasilitas tersebut.
“Nanti kalau PJ Walikota batu sudah dilantik maka Komisi E akan melakukan komunikasi dan koordinasi atas hasil kunjungan kerja hari ini. Jadi akan disampaikan agar apa keinginan kementerian kesehatan bahwa satu-satunya PMI yang tidak mempunyai UTD ini bisa segera mempunyai itu bisa terwujud,” tandasnya. (rul/man).