Khofifah Salurkan Rp7,7 Miliar Bansos di Kabupaten Pasuruan

SUARAGONG.COM – Pemerintah Provinsi Jawa Timur kembali menggulirkan program bantuan sosial melalui kegiatan Sapa Bansos 2026. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyalurkan bantuan (Bansos) senilai total Rp7.735.250.000 yang dipusatkan di Pendopo Kabupaten Pasuruan, Selasa (17/2/2026).

Khofifah Indar Parawansa Salurkan Rp7,7 Miliar Bansos di Kabupaten Pasuruan, Perkuat Sosial dan Ekonomi

Penyaluran ini menjadi bantuan sosial pertama pada Tahun Anggaran 2026 sekaligus bagian dari strategi terpadu untuk memperkuat ketahanan sosial dan ekonomi masyarakat, khususnya di tingkat desa.

Khofifah menegaskan, bantuan tersebut bukan sekadar distribusi anggaran, melainkan bagian dari desain pembangunan yang mengintegrasikan perlindungan sosial dengan pemberdayaan ekonomi.

“Ini bansos pertama tahun anggaran 2026. Kami bangun sinergi dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, termasuk dukungan untuk BUMDes dan program Jatim Puspa,” ujarnya.

Menurutnya, penanggulangan kemiskinan harus dilakukan secara komprehensif, tidak hanya melalui bantuan langsung, tetapi juga penguatan ekonomi masyarakat agar mampu mandiri.

“Perlindungan sosial kita kuatkan, desa kita berdayakan, agar masyarakat naik kelas secara bertahap dan berkelanjutan,” katanya.

Alokasi Bertahap

Dari total bantuan tersebut, alokasi Tahap I di Kabupaten Pasuruan mencapai Rp4.589.450.000. Dana Tersebut bersumber dari Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, serta dukungan BUMD Jatim.

Program Keluarga Harapan (PKH) Plus Tahap I diberikan kepada 1.747 keluarga, masing-masing Rp500.000 dengan total Rp873.500.000. Bantuan ini akan disalurkan dalam empat tahap sepanjang 2026 dengan total mencapai Rp3.494.000.000.

Selain itu, bantuan untuk penanganan kemiskinan ekstrem Tahap I disalurkan sebesar Rp2.254.500.000 kepada 1.503 penerima. Intervensi ini ditujukan untuk mempercepat penghapusan kemiskinan ekstrem berbasis data presisi.

Pada sektor disabilitas, Asistensi Sosial Penyandang Disabilitas (ASPD) Tahap I diberikan kepada 83 penerima, masing-masing Rp900.000 dengan total Rp74.700.000. Total bantuan ASPD selama empat tahap mencapai Rp298.800.000.

Di bidang pemberdayaan ekonomi, program KIP Putri Jawara menyalurkan Rp300.000.000 kepada 100 penerima manfaat perempuan, masing-masing Rp3.000.000, guna mendorong wirausaha perempuan tangguh dan mandiri.

Program KIP PPKS Jawara juga disalurkan sebesar Rp30.000.000 kepada 10 penerima untuk memperkuat usaha kelompok pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial agar lebih produktif.

Pemprov Jatim turut memperkuat peran pilar sosial sebagai ujung tombak pelayanan masyarakat dengan bantuan Tahap I sebesar Rp100.400.000 kepada 182 penerima.

Penguatan ekonomi desa juga menjadi fokus melalui dukungan Rp941.350.000 untuk program BUMDesa, Desa Berdaya, dan Jatim Puspa. Selain itu, zakat produktif dari BUMD sebesar Rp15.000.000 diberikan kepada 30 penerima guna mendorong usaha produktif masyarakat.

Desa Harus Jadi Pusat Pertumbuhan

Khofifah menekankan, desa harus menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru yang mampu menopang kemandirian masyarakat dalam jangka panjang.

“Kalau desa kuat, ekonomi daerah akan kuat. Kalau keluarga rentan kita jaga, stabilitas sosial juga terjaga. Inilah pembangunan yang inklusif dan berkeadilan,” tegasnya.

Ia optimistis, melalui intervensi yang terukur dan konsisten serta kolaborasi lintas sektor hingga tingkat desa, angka kemiskinan ekstrem di Pasuruan dapat ditekan secara signifikan.

Sementara itu, Bupati Pasuruan Mochamad Rusdi Sutejo menyampaikan apresiasi atas dukungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Ia menilai bantuan tersebut sangat membantu masyarakat dan menjadi bukti sinergi antara pemerintah provinsi dan kabupaten.

“Kehadiran Pemprov Jatim memberikan semangat dan harapan baru bagi masyarakat kami, khususnya bagi warga yang membutuhkan,” pungkasnya. (Wahyu/Aye/sg)