BPJS PBI Dinonaktifkan? DPRD Jatim Jamin Pasien Kritis Tetap Dilayani

SUARAGONG.COM – Anggota DPRD Provinsi Jawa Timur, dr Benjamin Kristianto M.Kes., MARS., PhD menegaskan masyarakat tidak perlu panik meskipun muncul isu banyaknya peserta BPJS PBI yang dinonaktifkan. Menurutnya, kebijakan tersebut bukan penghentian layanan, melainkan proses verifikasi dan sinkronisasi data agar penerima bantuan tepat sasaran.

BPJS PBI Dinonaktifkan? DPRD Jatim Jamin Pasien Kritis Tetap Dilayani

“Ini bukan distop, tetapi diverifikasi dan disinkronisasi dengan data terbaru. Banyak yang sebenarnya tidak layak dapat PBI malah dapat, dan sebaliknya yang berhak justru belum terakomodasi,” ujarnya.

dr Benjamin memastikan, pasien dengan penyakit kritis seperti gagal ginjal yang harus menjalani cuci darah, penyakit jantung yang membutuhkan obat rutin maupun operasi pemasangan ring, serta penderita diabetes melitus tetap mendapatkan pelayanan meskipun kartu BPJS PBI mereka terdeteksi nonaktif.

Ia menyebutkan, pemerintah provinsi bersinergi dengan pemerintah kabupaten/kota untuk menjamin pembiayaan pelayanan kesehatan selama proses verifikasi berlangsung.

“Meski kartu BPJS PBI mati, tetap bisa mendapatkan pelayanan di rumah sakit, kita jamin,” tegasnya.

Verifikasi dan Sinkronisasi Data

Saat ini, proses pembaruan data dilakukan oleh BPJS Kesehatan bersama Kementerian Sosial dan kementerian terkait kependudukan. Langkah ini bertujuan menghasilkan data yang lebih akurat dan sesuai kondisi riil masyarakat.

Data yang dinonaktifkan sementara tercatat sekitar 1.480.380 peserta di Jawa Timur.

dr Benjamin menilai persoalan anggaran dan keberlanjutan program harus dikomunikasikan secara terbuka hingga ke tingkat pusat karena menyangkut keselamatan masyarakat.

“Yang kita bawa ini soal nyawa, sangat urgent dan tidak bisa ditawar,” katanya.

Baca Juga : Komisi D DPRD Surabaya Hearing Bahas Penonaktifan BPJS PBI

Harapan untuk Dirut Baru

Ia juga berharap kepemimpinan baru di BPJS Kesehatan dapat membawa peningkatan pelayanan. Dr. dr. Prihati Pujowaskito, Sp.JP(K), FIHA, M.M.R.S. resmi menjabat sebagai Direktur Utama BPJS Kesehatan periode 2026–2031 menggantikan Ali Ghufron Mukti.

Dengan manajemen baru dan pembaruan data yang lebih presisi, diharapkan layanan kesehatan bagi masyarakat, khususnya peserta PBI, semakin optimal dan tepat sasaran.

dr Benjamin kembali mengingatkan masyarakat agar tidak takut berobat ke fasilitas kesehatan selama proses verifikasi berlangsung. Pemerintah, katanya, tetap hadir untuk menjamin pelayanan kesehatan berjalan sebagaimana mestinya. (Wahyu/aye)