OTT Lagi! KPK “Sapu Bersih” di Pantura, Bupati Pekalongan Ikut Diamankan

SUARAGONG.COM – Dunia perpolitikan daerah lagi panas-panasnya, guys. Tim dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali bikin gebrakan lewat operasi tangkap tangan (OTT). Kali ini yang kena giliran adalah Bupati Pekalongan, Fadia Arafiq. Ia diamankan bersama sejumlah pihak lain dalam operasi senyap yang digelar di wilayah Pekalongan, Jawa Tengah, Selasa (03/03/2026). Yup, ini bukan prank. Ini OTT ketujuh sepanjang 2026. Awal-awalan tahun.

Operasi Senyap, Langsung Digelandang ke Jakarta

Beralih ke data dan penjelasan ahlinya agar tidak tersesat. Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, membenarkan penangkapan tersebut.

“Benar, tim mengamankan sejumlah pihak di wilayah Pekalongan, salah satunya Bupati,” ujarnya.

Setelah diamankan, mereka langsung dibawa ke Jakarta buat diperiksa lebih lanjut. Sesuai aturan, KPK punya waktu 1×24 jam buat menentukan status mereka. Jadi, apakah resmi jadi tersangka atau tidak, kita tunggu update berikutnya.

2026: Tahun Paling Sibuk Buat OTT?

Buat yang ngikutin berita hukum, 2026 ini memang terbilang “padat jadwal” buat KPK.

Sebelumnya:

• Awal Januari, KPK nangkap delapan orang terkait dugaan suap pemeriksaan pajak.
• Februari, lima orang termasuk hakim di Pengadilan Negeri Depok juga terjaring OTT.

Sekarang? Bupati lagi. Kayak lagi watching series politik berseason-season, tapi ini real life. Namun yang jelas ini masih dugaan dan belum dipastikan. Akan tetapi kabar seperti ini memang bikin gedek-gedek warga +62 sih, seperti udah nebak ending drama.

Baca Juga : OTT KPK di Pati, Bupati Sudewo Diduga Terlibat Pengisian Jabatan Perangkat Desa

Sebenarnya Ada Kasus Apa?

Nah, ini yang masih jadi misteri. KPK belum buka detail kasusnya. Biasanya sih, konferensi pers bakal digelar setelah status hukumnya jelas. Yang pasti, OTT itu bukan operasi random. Biasanya ada dugaan kuat soal suap atau transaksi ilegal yang lagi “on going”.

Publik Nunggu Transparansi

Buat generasi muda yang makin melek politik, momen kayak gini penting banget buat ngelihat gimana penegakan hukum berjalan.

Apapun hasilnya nanti, publik tentu berharap prosesnya transparan dan adil. Karena kepercayaan ke pejabat publik itu mahal, dan kalau rusak, efeknya panjang. (Aye/sg)