SUARAGONG.COM – Misteri di balik seretnya peningkatan kesejahteraan para pahlawan tanpa tanda jasa dan aparatur sipil negara akhirnya dikuliti habis oleh Kepala Negara Indonesia. Presiden Prabowo secara blak-blakan menyoroti mandeknya kenaikan gaji guru yang disebabkan oleh kebocoran masif Duit Negara. pada pos penerimaan pendapatan negara. Presiden mengungkapkan bahwa keterbatasan ruang fiskal APBN terjadi karena duit negara terus-menerus “dirampok”. Melalui berbagai praktik kecurangan sistematik.
Presiden Prabowo Ungkap Gaji Guru Tersendat Akibat Duit Negara Bocor
Nilai kebocoran ini ditaksir mencapai angka yang sangat fantastis, yakni berkisar Rp2.500 triliun ($150 miliar USD) setiap tahunnya.
“Kenapa gaji guru tidak bisa baik? Kenapa gaji pegawai negeri tidak bisa baik? Kenapa anggaran selalu kurang? Karena uangnya enggak ada, diambil terus,” ujar Presiden Prabowo dengan nada lugas.
Modus Under Invoicing: Pengusaha Nakal Pangkas Laporan Transaksi hingga 50%
Salah satu biang kerok utama yang menjadi sorotan tajam Presiden adalah langgengnya praktik under invoicing. Atau manipulasi penurunan nilai transaksi dalam laporan ekspor-impor. Praktik lancung yang dilakukan oleh oknum pelaku usaha ini dinilai sudah mengakar selama bertahun-tahun. Demi menghindari kewajiban pajak dan royalti kepada negara.
Presiden Prabowo mengilustrasikan betapa kasarnya manipulasi data yang dilakukan di sektor komoditas strategis nasional tersebut.
“Para pengusaha itu bohong. Katanya dia jual 1.000 ton, dia lapor hanya 500 ton. Artinya apa? Artinya negara rugi. Saudara-saudara, kebocoran kita, kita hitung, para ahli hitung sekarang adalah kurang lebih USD150 miliar tiap tahun, Rp2.500 triliun tiap tahun,” kata Presiden.
Kekayaan alam yang melimpah ruah, yang sejatinya bisa dikonversi menjadi subsidi pendidikan, jaminan kesehatan, dan kenaikan pendapatan pegawai, justru raib tanpa jejak ke kantong pribadi para pemburu rente.
Baca Juga : Prabowo Peringatkan Mitra MBG Nakal: Kembali ke Jalan yang Benar
Danantara Pasang Badan: Ekspor SDA Strategis Kini Wajib Satu Pintu
Ogah membiarkan kekayaan negara terus diperas, Pemerintah mengambil langkah ekstrem untuk membenahi tata kelola niaga. Salah satu strategi utama penutupan celah korupsi ini adalah dengan memperketat pengawasan ekspor komoditas Sumber Daya Alam (SDA) strategis nasional.
Pemerintah resmi menerapkan kebijakan ekspor melalui sistem satu pintu (single window). Di mana sistem ini dikelola langsung di bawah bendera PT Danantara Sumber Daya Indonesia (PT DSI).
BUMN superholding ini ditugaskan untuk melakukan kurasi, validasi, dan verifikasi faktual secara ketat terhadap setiap tonase komoditas yang keluar dari bumi Indonesia. Langkah sentralisasi ini diharapkan mampu memutus rantai under invoicing secara real-time. Mengembalikan hak pendapatan negara secara utuh, dan memperlebar ruang anggaran demi merealisasikan janji manis perbaikan kesejahteraan guru di seluruh pelosok negeri. (Aye/sg)
