SUARAGONG.COM – Pemerintah Kota (Pemkot) Malang tengah menyusun panitia seleksi (pansel) untuk mengisi kekosongan jajaran direksi dua Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Yakni PT Tunas Aneka Usaha dan Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Tugu Tirta. Hal ini disampaikan Wali Kota Malang usai Rapat Paripurna Penyampaian Pendapat Fraksi terhadap Rancangan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD Tahun Anggaran 2026, di Ruang Paripurna DPRD Kota Malang.
Pemkot Malang Bentuk 2 Pansel BUMD, Tunas dan Tugu Tirta Jadi Prioritas
Wali Kota Malang menjelaskan, pembentukan pansel sempat harus berkoordinasi lebih dulu dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) karena bersamaan dengan rencana pembentukan regulasi baru terkait BUMD di tingkat pusat, termasuk rencana pembentukan Direktorat Jenderal BUMD.
“Sudah kita susun panselnya, ya untuk menentukan terkait dengan siapa nanti yang masuk. Karena ada aturan-aturan baru untuk BUMD. Karena di pusat juga sekarang kan sedang membentuk ada khusus, ada Ditjen sendiri BUMD,” ujarnya.
Ia menyebut, Kemendagri akhirnya memberikan lampu hijau agar proses pansel tetap berjalan tanpa harus menunggu regulasi baru tersebut rampung.
“Akhirnya oleh Kementerian Dalam Negeri diperbolehkan, silakan untuk pansel dijalankan dulu, nanti sambil jalan nanti akan ada regulasi yang baru terkait dengan BUMD,” katanya. “Yang jelas kita sesuai dengan masukan dari DPRD, kita akan menyegerakan, kita akan membentuk pansel. Nanti panselnya dua, untuk Tunas sama Tugu Tirta.”
Tunas Disebut “Gemuk” tapi Baru RPH yang Optimal
Menjawab pertanyaan wartawan soal kondisi PT Tunas Aneka Usaha yang dinilai memiliki banyak sektor usaha namun saat ini praktis hanya Rumah Potong Hewan (RPH) yang berjalan optimal, Wali Kota mengakui hal tersebut, namun menegaskan sektor usaha lain sebenarnya tetap berjalan meski belum maksimal.
“Ya, yang kelihatan memang RPH saja, tapi yang lainnya juga jalan kok sebenarnya. Jalan, ada yang bisa menghasilkan pendapatan juga, tapi belum optimal memang. Karena memang keterbatasan saat ini dari direksinya yang belum ada,” jelasnya.
Ia menyebut, sejumlah potensi usaha seperti penyewaan tempat sebenarnya sudah menghasilkan pendapatan, bahkan melampaui target yang ditetapkan (surplus). Namun, optimalisasi menyeluruh baru bisa dilakukan setelah pengisian direksi rampung.
“Nanti kita akan genjot ini. Mudah-mudahan nanti bisa kita percepat pengisiannya agar nanti bisa mengoptimalisasi. Potensi kan banyak yang dimiliki,” tambahnya.
Baca Juga : DPRD Kota Malang Dorong Reformasi BUMD, Tunas Jadi Sorotan Utama
Koordinasi Rutin dengan Direksi dan Komisaris
Terkait kendala pengisian direksi, Wali Kota menyebut pihaknya terus berkoordinasi dengan jajaran direksi dan komisaris BUMD yang ada saat ini untuk menyelesaikan berbagai persoalan operasional.
“Sebenarnya kita bisa sambil jalan, karena kan saat ini pun terkait dengan direksi dengan komisarisnya juga terus berkoordinasi dengan kami. Ada permasalahan-permasalahan selalu kita akan rapatkan. Jadi kendalanya kan hanya pengisian dari direksinya saja yang harus kita percepat,” pungkasnya. (Aye/sg)
