SUARAGONG.COM – Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kota Malang bergerak cepat menindaklanjuti lonjakan data Anak Tidak Sekolah/Anak Putus Sekolah (ATS/APS) yang sempat tercatat mencapai sekitar 4.000 anak. Jumlah tersebut meningkat dibanding data sebelumnya yang berada di kisaran 2.000 anak.
Data ATS/APS Kota Malang Tembus 4.000 Anak, Disdikbud Lakukan Sinkronisasi
Kepala Disdikbud Kota Malang, Suwarjana mengatakan pihaknya langsung melakukan pengecekan dan evaluasi untuk memastikan validitas data ATS/APS tersebut.
“Hasil evaluasi sementara menunjukkan mayoritas peningkatan dipicu adanya data ganda yang tercatat di beberapa lembaga pendidikan sekaligus,” ujarnya saat dikonfirmasi, Rabu (6/5/2026).
Diduga Banyak Data Ganda
Menurut Suwarjana, sejumlah anak terdata bersamaan di sistem Data Pokok Pendidikan (Dapodik), sekolah formal, hingga lembaga pendidikan berbasis pesantren.
Kondisi tersebut memunculkan perbedaan angka yang cukup signifikan dalam pendataan ATS/APS di Kota Malang.
“Dalam satu hingga dua bulan ke depan kami akan melakukan pembaruan sekaligus sinkronisasi data agar diperoleh data yang benar-benar valid. Terlepas dari itu, kami tetap berupaya menekan angka ATS/APS hingga bisa mencapai nol,” tegasnya.
Sebagian Anak Sudah Bekerja dan Menikah
Dari hasil penelusuran sementara, Disdikbud Kota Malang menemukan sejumlah anak dalam data ATS/APS ternyata sudah bekerja, berpindah domisili ke luar kota, bahkan ada yang telah menikah.
Karena itu, pihaknya optimistis jumlah ATS/APS akan terus menurun seiring proses pembaruan data dan langkah penanganan yang dilakukan secara intensif.
Baca Juga : Pemkot Malang Optimis: 41 Persen Kasus ATS Di Kota Malang Tertangani
Libatkan PKBM hingga RT/RW
Sebagai upaya percepatan penanganan, Disdikbud Kota Malang menggandeng berbagai pihak, mulai dari Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM), kader PKK, hingga pengurus RT dan RW di setiap kelurahan.
Menurut Suwarjana, keterlibatan masyarakat sangat penting untuk mendeteksi anak usia sekolah yang belum mendapatkan akses pendidikan.
“Bagi anak dari keluarga kurang mampu, sekolahnya tidak dipungut biaya atau gratis. Jadi kami berharap masyarakat turut aktif memberikan informasi apabila ada anak usia sekolah yang belum mengenyam pendidikan,” katanya.
Perlu Kepedulian Bersama
Ia menegaskan persoalan ATS/APS tidak dapat diselesaikan hanya oleh pemerintah, tetapi membutuhkan dukungan seluruh elemen masyarakat.
“Kalau masyarakat ikut peduli dan terlibat aktif, maka penanganan ATS/APS ini bisa lebih cepat selesai dan hasilnya akan lebih maksimal,” pungkasnya. (Aye/sg)
