SUARAGONG.COM – Pemerintah Kabupaten Jember terus memperkuat sistem tata kelola keuangan daerah yang akuntabel melalui Rapat Evaluasi Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), Senin (18/5/2026). Kegiatan yang digelar di Aula Badan Pendapatan Daerah tersebut menjadi langkah strategis dalam memastikan pengelolaan keuangan. Demi keuangan yang efektif, transparan, dan berdampak langsung pada peningkatan pelayanan publik.
Penguatan Tata Kelola Keuangan BLUD, Pemkab Jember Tekankan Profesionalisme ASN
Forum evaluasi ini dihadiri sejumlah pejabat penting di lingkungan Pemkab Jember. Mulai dari Pj Sekretaris Daerah Jember, Plt Kepala BKPSDM, Kepala Dinas Kesehatan dan PPKB, Kepala BPKAD, dan Plt Inspektur Kabupaten Jember. Hingga seluruh kepala puskesmas se-Kabupaten Jember.
Rapat tersebut tidak hanya membahas capaian pengelolaan keuangan BLUD, tetapi juga menyoroti pentingnya peningkatan kualitas sumber daya manusia aparatur sipil negara (ASN). Di mana berperan sebagai ujung tombak pelayanan publik.
Dalam pemaparannya, Pemerintah Kabupaten Jember menyampaikan bahwa realisasi pendapatan daerah saat ini telah melampaui target. Dan menembus angka lebih dari Rp1 triliun. Capaian tersebut menjadi indikator positif terhadap kinerja pengelolaan fiskal daerah.
Meski demikian, Plt Kepala BKPSDM Jember, Deni Irawan, S.Sos., menegaskan bahwa keberhasilan pendapatan daerah harus diiringi dengan peningkatan kualitas pelayanan publik. Yaitu melalui profesionalisme ASN.
“Realisasi pendapatan yang menembus angka satu triliun rupiah merupakan capaian yang luar biasa. Namun esensi utama tata kelola keuangan yang baik adalah bagaimana anggaran tersebut benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat melalui pelayanan yang optimal,” ujarnya.
Budaya Kerja ASN Jadi Pondasi Utama
Menurut Deni, transformasi budaya kerja ASN menjadi salah satu faktor penting dalam mendukung efektivitas pengelolaan BLUD. Profesionalisme aparatur dinilai tidak hanya sebatas memenuhi target administratif, tetapi juga menyangkut kualitas layanan yang diberikan kepada masyarakat.
“Kita harus benar-benar memperhatikan kinerja ASN ke depan. Perlu ada perbaikan-perbaikan yang menjadi tolok ukur profesionalitas ASN dalam menjalankan tugas dan pelayanan kepada masyarakat,” imbuhnya.
Ia menjelaskan, peningkatan kompetensi ASN akan berdampak langsung terhadap percepatan layanan publik. Khususnya di sektor kesehatan yang menjadi salah satu fokus utama pengelolaan BLUD.
Selain mengevaluasi aspek keuangan dan SDM, forum ini juga menjadi sarana koordinasi lintas sektor antara BPKAD, Inspektorat, Dinas Kesehatan, dan pihak puskesmas. Kolaborasi tersebut diharapkan mampu menyederhanakan prosedur administrasi keuangan BLUD tanpa mengabaikan ketentuan regulasi yang berlaku.
Baca Juga : Pemkab Jember Tata Manajemen Perumda Perkebunan Kahyangan
Fleksibel Namun Tetap Akuntabel
Pemerintah Kabupaten Jember menilai pola pengelolaan BLUD harus terus diarahkan menjadi lebih fleksibel namun tetap akuntabel. Dengan begitu, setiap unit layanan dapat bergerak lebih cepat dalam merespons kebutuhan masyarakat.
Melalui evaluasi berkala ini, Pemkab Jember berharap seluruh unit kerja BLUD mampu bertransformasi menjadi lembaga pelayanan publik yang lebih efisien dan transparan. Serta adaptif terhadap dinamika kebutuhan masyarakat.
Sebagai penutup, BKPSDM Jember menegaskan komitmennya untuk terus melakukan monitoring, pembinaan. Serta penguatan kapasitas ASN secara berkelanjutan sebagai bagian dari upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan profesional. (Adv/Rio/Aye)
