SUARAGONG.COM – Kabupaten Malang kembali mencatatkan sejarah baru di dunia pendidikan Jawa Timur. Pemerintah pusat melalui Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) RI resmi menunjuk Kabupaten Malang sebagai daerah tunggal di Jawa Timur yang menjadi lokasi pembangunan pilot project Sekolah Terintegrasi Nasional.
Proyek bernilai investasi fisik sekitar Rp250 miliar dengan estimasi total anggaran operasional mencapai Rp300 miliar ini seluruhnya didanai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pemerintah daerah hanya bertugas menyediakan lahan hibah di Kecamatan Dampit.
Pemkab & DPRD Garap Proyek Sekolah Terintegrasi Sesuai Arahan Pusat
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah atau Bappeda Kabupaten Malang, Ir. Tomie Herawanto, M.P., mengungkapkan bahwa akselerasi pengerjaan syarat administrasi terus dikejar. Pihaknya diwajibkan memenuhi 11 item persyaratan ketat dari Kemdiktasmen sebelum batas waktu 23 Juli.
“Sesuai timeline kementerian, persyaratannya tidak boleh lebih dari tanggal 23. Hari ini sudah dibahas dan disepakati untuk segera dikirimkan surat dukungan DPRD. Jika lancar, sebelum akhir tahun pembangunan fisik dimulai,” kata Tomie di Kepanjen.
Senada dengan Bappeda, Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Malang, Zia’Ul Haq, menegaskan bahwa jajaran pimpinan dewan bergerak cepat menyetujui dan menandatangani persetujuan hibah lahan 18 Hektar serta dukungan regulasi. Sehingga setelah mendapat surat dari DPRD, proyek tersebut bisa lanjut ketahap berikutnya.
“Dokumen persetujuan DPRD sudah kita sepakati dan ditandatangani bersama pimpinan dewan. Setelah diunggah ke sistem kementerian, pengerjaan dari pusat langsung berproses,” tegas legislator yang akrab disapa Pak Zia tersebut.
Berbeda dari SR : Cakupan Lengkap dari SD hingga SMA
Berbeda dengan Sekolah Rakyat (SR) yang dikhususkan bagi masyarakat kurang mampu kategori Desil 1 dan 2, maupun Sekolah Taruna Nusantara yang berbasis seleksi nasional, Sekolah Terintegrasi ini dibuka secara inklusif bagi seluruh warga Kabupaten Malang dari berbagai latar belakang ekonomi melalui jalur seleksi akademis.
Cakupan jenjangnya pun berkesinambungan, mencakup SD, SMP, hingga SMA/SMK dalam satu kawasan terpadu (non-boarding). Pembatasan ketat hanya berlaku pada domisili, di mana calon siswa wajib ber-KTP/KK Kabupaten Malang (Kota Malang dan Kota Batu tidak masuk dalam kuota).
“Anak-anak dididik disiplin dan dibina fisiknya dengan sarana lengkap. Kapasitasnya ideal 30 siswa per rombel. Jadi kalau nanti alumni mau daftar ke Kemenhan, IPDN, atau perguruan tinggi kedinasan, mereka jauh lebih siap,” tambah Zia.
Baca Juga : Sekolah Rakyat Singosari Terapkan Kurikulum Tailor Made
Fasilitas Terjamin: Bisa Dipakai Sekolah Sekitar
Sebagai role model kawasan pendidikan terpadu, komplek sekolah ini bakal dilengkapi sarana penunjang yang sangat memadai. Mulai dari gedung laboratorium modern hingga lapangan olahraga terpadu seperti sepak bola dan panahan. Menariknya, Tomie Herawanto menambahkan bahwa sarana olahraga dan fasilitas laboratorium yang dibangun di dalam komplek Sekolah Terintegrasi Dampit ini nantinya tidak bersifat eksklusif. Sekolah-sekolah reguler lain di sekitar lokasi Dampit diperbolehkan untuk turut memanfaatkan fasilitas tersebut demi kemajuan bersama.
Target pengerjaan fisik direncanakan tuntas dalam waktu satu tahun. Sehingga pada pertengahan tahun 2027 mendatang sekolah ini sudah siap menggelar penerimaan peserta didik baru (PPDB) angkatan pertama secara serentak dari jenjang SD hingga SMA/SMK. (Aye/Sg)
