SUARAGONG.COM – DPRD Kota Malang menggelar Rapat Paripurna dalam rangka mendengarkan Pidato Kenegaraan Presiden RI, Prabowo Subianto. Pada Sidang Tahunan MPR serta Sidang Bersama DPR-DPD RI di Gedung DPRD Kota Malang, Jumat (14/8/2026).
DPRD Kota Malang Gelar Paripurna Dengarkan Pidato Kenegaraan Presiden
Rapat Paripurna dipimpin dan dibuka langsung oleh Ketua DPRD Kota Malang, Amithya Ratnanggani Sirraduhita, serta dihadiri Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Malang, jajaran Kepala OPD Pemkot Malang, akademisi universitas, unsur TNI/Polri, hingga purna tugas anggota dewan.
Amithya menyampaikan bahwa DPRD Kota Malang berkomitmen mendukung secara struktural seluruh program dan kebijakan strategis nasional yang disampaikan Presiden Prabowo. Sesuai dengan kewenangan di tingkat daerah.
Soroti Pendidikan, Kesehatan, dan Perekonomian
Selama enam bulan masa jabatan pertama, Amithya mengungkapkan pihaknya terus menyerap aspirasi warga Kota Malang. Dengan melalui skema reses, inspeksi mendadak (sidak), maupun forum dialog publik. Tiga sektor utama yang paling disorot meliputi pendidikan, kesehatan, dan pemulihan ekonomi daerah.
Mengenai target pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 6 persen yang dicanangkan Presiden, Amithya mengaku optimistis Kota Malang mampu berkontribusi secara signifikan.
“Pada tiga bulan pertama tahun ini, pertumbuhan ekonomi Kota Malang sudah mencapai 5,61 persen. Kami berharap tidak ada faktor ekstrem yang menghantam sehingga prediksinya tetap mulus mencapai 6 persen,” ungkap Amithya.
Baca Juga : Pendapatan Kota Malang Ditarget Bertambah Rp25,972 Miliar
Ketergantungan Daging Impor dan Dorongan Reformasi BUMD Tunas
Selain pertumbuhan ekonomi, Amithya juga menggarisbawahi beberapa catatan penting daerah. Salah satunya ketergantungan pasokan daging sapi impor di Rumah Potong Hewan (RPH) Kota Malang di tengah tren kenaikan harga daging lokal.
Tak kalah krusial, DPRD Kota Malang mendorong evaluasi total dan reformasi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Dari tiga BUMD milik Pemkot Malang—yakni PT Tunas Aneka Usaha (Tunas), Perumda BPR Tugu Arta, dan Perumda Tugu Tirta. Dalam catatan tersendiri, kinerja BUMD Tunas menjadi perhatian mendalam lantaran masih mengalami defisit dan belum menyumbang Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Apakah perlu dirombak dan ditelaah kembali program kerja serta business plan-nya. Kami sudah memberikan rekomendasi beberapa kali dan menunggu terobosan konkret dari Pemkot Malang untuk menjawab tantangan BUMD ini,” tegasnya.
Adapun untuk BUMD Tugu Arta, DPRD telah mengawal penambahan suntikan modal sebesar Rp7 miliar per tahun (total mencapai Rp35 miliar) yang diharapkan mampu menjadi exit strategy untuk memperkuat pembiayaan serta pengembangan UMKM lokal di Kota Malang. (Aye/sg)
