SUARAGONG.COM – Pj Gubernur Jatim, Adhy Karyono, menyambut kunjungan kerja (kunker) Tim Badan Anggaran (Banggar) DPR-RI bersama Pemprov Jawa Timur dan pemerintah daerah se-Jawa Timur di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Kamis, 28 November 2024. Pertemuan ini berfokus pada evaluasi perekonomian dan kebijakan fiskal Jawa Timur tahun 2024.
Dalam sambutannya, Adhy menegaskan pentingnya momen ini untuk menyuarakan aspirasi terkait alokasi dana transfer pusat. “Kunjungan kerja Banggar ke sini bagi kami adalah kesempatan strategis, terutama bagi para bupati dan walikota untuk menyampaikan pandangan mereka terkait pelaksanaan dukungan dana transfer dari pusat,” ujar Adhy.
Soroti Ketidakfleksibelan Dana Transfer
Pj gubernur Jatim menyoroti isu ketidakfleksibelan pengaturan “mandatory spending” atau earmark dalam alokasi dana pusat. Selain itu, ia mengungkapkan bahwa alokasi pajak daerah tertentu, seperti Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT), belum sesuai dengan kebutuhan daerah.
“Beberapa komoditas yang menghasilkan pajak besar bagi daerah seharusnya memiliki alokasi yang lebih fleksibel. Untuk kota penghasil, alokasinya sudah cukup besar, tetapi untuk kota lain masih jauh dari memadai,” jelasnya.
Ia mengusulkan agar Kementerian Keuangan mengevaluasi mekanisme dana transfer untuk mengurangi kesenjangan pendapatan antardaerah di Jawa Timur. “Kami berharap ada langkah konkret untuk membantu daerah dengan pendapatan rendah agar mendapatkan alokasi yang lebih merata,” imbuh Adhy.
Dalam pertemuan tersebut, Adhy juga menanggapi rencana kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12% pada awal 2025. Ia memastikan Jawa Timur siap mengikuti kebijakan tersebut, meski dampaknya pada perekonomian masih harus dimitigasi.
“Dampaknya mungkin akan mempertebal pendapatan di daerah tertentu, tapi di sisi lain bisa mengurangi daya beli masyarakat di wilayah lain. Kami perlu langkah mitigasi agar tidak terjadi ketimpangan,” paparnya.
Adhy melaporkan bahwa ekonomi Jawa Timur tumbuh stabil sebesar 4,91 persen pada triwulan III 2024, meskipun perlambatan ekonomi nasional mulai terasa. Untuk menjaga momentum ini, Pemprov Jatim memprioritaskan pemberdayaan UMKM, pengembangan sektor agro, pariwisata, serta percepatan investasi.
Baca juga : Pj Gubernur Jatim Resmi Membuka Pameran Pelayanan Publik 2024 di Surabaya
Aspirasi Daerah Ditanggapi
Ketua Tim Banggar DPR-RI, Wihadi Wiyanto, menyatakan bahwa kunjungan ini bertujuan mendengar langsung aspirasi pemerintah daerah terkait dana APBN. Selain itu, isu kenaikan PPN juga menjadi topik utama dalam diskusi.
“Rencana kenaikan PPN 12% sesuai undang-undang, tetapi keputusan finalnya menunggu arahan dari Presiden,” ungkap Wihadi.
Ia menegaskan, meskipun Banggar mendukung undang-undang tersebut, pelaksanaan kebijakan ini masih memerlukan evaluasi lebih lanjut berdasarkan kondisi di lapangan.
Pertemuan ini turut dihadiri perwakilan Kementerian Keuangan RI, Bank Indonesia, serta pemerintah kabupaten/kota se-Jawa Timur. Adhy optimistis dengan kolaborasi lintas sektor, Jawa Timur dapat mempertahankan pertumbuhan ekonomi sekaligus mengurangi kesenjangan pendapatan antarwilayah.
“Melalui langkah strategis bersama, kami yakin Jawa Timur akan semakin unggul dan menjadi gerbang ekonomi baru nusantara,” pungkas Adhy. (acs)
Baca berita terupdate kami lainnya melalui google news