SUARAGONG.COM – Guys, baru saja resmi dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara pada Senin, 8 Juni 2026 kemarin, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) yang baru, Nanik S. Deyang, langsung tancap gas membuat gebrakan baru. Gak pakai lama, ia langsung mengumumkan bakal melakukan refocusing alias penataan ulang terhadap sasaran penerima manfaat program mega-proyek Makan Bergizi Gratis (MBG).
EVALUASI PERDANA BGN: Kepala Badan Gizi yang Baru Sebut Sekolah Mampu “Gak Perlu”
Salah satu poin evaluasi paling mengejutkan dan menarik perhatian publik adalah rencana BGN untuk menghentikan pemberian MBG di sekolah-sekolah yang tergolong mampu alias elit. Menurut Nanik, para siswa di sekolah mampu rata-rata sudah memiliki akses gizi yang sangat baik di rumah mereka masing-masing.
Yuk, kita bedah rincian evaluasi dan strategi efisiensi anggaran yang bakal diterapkan oleh pimpinan baru BGN ini:
Sekolah Mampu Dicoret, Target 63 Juta Penerima Bakal Dihitung Ulang
Nanik menegaskan bahwa esensi utama dari program MBG adalah memberikan intervensi gizi kepada anak-anak dan kelompok rentan. Di mana merekalah yang bener-bener membutuhkan bantuan. Oleh karena itu, ia menilai kuota untuk sekolah kaya jauh lebih bijak jika dialihkan ke wilayah yang kekurangan gizi.
- Evaluasi Angka Sensus: Saat ini tercatat ada sekitar 63 juta penerima manfaat program MBG di Indonesia.
- Dipotong & Dialihkan: Pihak BGN bakal menghitung ulang secara ketat apakah angka 63 juta ini beneran tepat sasaran. Jika ternyata ada yang tergolong mampu, kuotanya akan dikurangi lalu dialihkan kepada masyarakat yang belum tersentuh MBG sama sekali.
- Gizi Tetap Terjaga: Nanik memastikan langkah efisiensi radikal ini dilakukan agar tidak membebani keuangan negara. Namun tanpa mengurangi standar kualitas gizi yang diterima oleh anak-anak yang berhak.
Rem Pembangunan Dapur Baru, BGN Sebut Dapur Menumpuk di Pulau Jawa!
Selain menyaring sekolah penerima, jurus efisiensi kedua dari BGN adalah melakukan moratorium (penghentian sementara) terhadap pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG baru.
Saat ini, BGN mencatat sudah ada 27.877 dapur MBG yang tersebar di seluruh Indonesia. Dari hasil pemetaan data internal BGN, sebaran puluhan ribu dapur tersebut ternyata dinilai tidak merata. Karena masih menumpuk di Pulau Jawa, seperti di Jawa Tengah, Jawa Barat, DKI Jakarta, dan Jawa Timur.
“Kami akan menata apakah dapur yang ada sudah mampu melayani kebutuhan penerima manfaat atau justru berlebih. Karena itu, untuk sementara kami tidak membuka dapur baru maupun pendaftaran baru. Setelah penataan selesai, baru kami hitung apakah perlu membuka kembali pembangunan dapur baru atau tidak,” tutur Nanik S. Deyang menjelaskan langkah taktisnya.
Baca Juga : Evaluasi MBG : Dadan Hindayana Resmi Dicopot dari Kepala BGN
Refocusing MBG
Langkah refocusing yang diambil oleh Kepala BGN yang baru ini terbilang sangat realistis dan berani, guys. Memilah antara sekolah mampu dan sekolah yang membutuhkan memang penting dilakukan agar anggaran negara yang triliunan rupiah itu gak terbuang sia-sia untuk anak-anak yang sebenarnya uang jajannya sudah lebih dari cukup. Dengan pemerataan dapur dan kuota di luar Pulau Jawa, keadilan sosial lewat gizi yang merata bisa beneran terwujud.
Nah gaes, melihat kebijakan baru dari Kepala BGN ini, apakah kamu setuju kalau anak-anak di sekolah mampu atau sekolah elit gak usah dikasih jatah jaminan makan gratis lagi? Yuk, share opini kritis kamu di bawah! (Aye/sg)
