SUARAGONG.COM – Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah (Sekda) Bojonegoro, Djoko Lukito, menekankan pentingnya integrasi antara Data Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) dan Data Mandiri Masyarakat Miskin Daerah (DAMISDA) Untuk meningkatkan akurasi program penanganan kemiskinan. Hal ini diungkapkan dalam rapat bersama Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK). Serta sosialisasi pemanfaatan data Regsosek yang berlangsung di Partnership Room lantai 4 Gedung Pemkab Bojonegoro, Senin (11/11/2024).
Pj Sekda Bojonegoro Tekankan Integrasi Data Regsosek dan DAMISDA: Atasi Kemiskinan
Dalam kesempatan tersebut, Pj Sekda Bojonegoro Djoko Lukito menyatakan bahwa kemiskinan merupakan prioritas utama bagi semua lapisan pemerintahan. Mulai dari tingkat pusat hingga desa. Namun, tantangan terbesar dalam penanganan kemiskinan terletak pada akurasi data. “Data yang valid, terukur, dan akuntabel sangat penting agar program penanggulangan kemiskinan tepat sasaran,” ujarnya.
Djoko Lukito menjelaskan bahwa jumlah data kemiskinan yang telah teridentifikasi di Kabupaten Bojonegoro adalah sebanyak 54.066 Kepala Keluarga (KK). Atau setara dengan 147.331 jiwa. Dengan adanya integrasi data Regsosek dan DAMISDA, diharapkan penyaluran bantuan dan intervensi program pemerintah dapat lebih tepat dan efektif.
Kolaborasi Antar Pemerintah untuk Penanggulangan Kemiskinan
Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya kolaborasi antara pemerintah pusat, provinsi, dan daerah. Bersama gotong royong dalam penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Bojonegoro. Salah satu langkah penting yang telah diambil adalah integrasi data. Yang memungkinkan seluruh perangkat daerah hingga tingkat desa untuk memanfaatkan data yang sudah terverifikasi dengan baik.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Bojonegoro, Anwar Muktadlo, menambahkan bahwa sosialisasi dan pemanfaatan data Regsosek ini bertujuan untuk sinkronisasi antara DAMISDA dan data yang ada. Data hasil pendataan sosial dan ekonomi ini kini telah siap untuk dimanfaatkan oleh berbagai pihak yang terlibat dalam penanganan kemiskinan di Bojonegoro.
Dengan terintegrasinya data ini, diharapkan seluruh program yang dirancang oleh pemerintah, baik yang bersumber dari APBN, APBD, maupun APBDesa, dapat berjalan lebih efektif dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat miskin di Kabupaten Bojonegoro. (Aye/Sg)
Baca Juga : Gaes !!! Pemkab Bojonegoro Imbau Waspada Hoaks Bansos Rp 2,4 Juta Melalui Kartu KIS
