Pemkab Probolinggo Salurkan BLT DBHCHT 2025

SUARAGONG.COM – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Probolinggo menunjukkan komitmennya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal ini Ditunjukkan dengan menyalurkan Bantuan Langsung Tunai Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (BLT DBHCHT) untuk tahun anggaran 2025. Sosialisasi program ini digelar Kamis (8/5/2025) di Auditorium Madakaripura Kantor Bupati Probolinggo dan dihadiri 512 peserta dari berbagai kalangan, mulai dari perwakilan desa dan kecamatan, Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA), hingga perusahaan rokok.

BLT DBHCHT Probolinggo 2025: Bantuan Rp21,7 Miliar Disalurkan Langsung

Kepala Dinas Sosial Kabupaten Probolinggo, Rachmad Hidayanto, menyampaikan bahwa dana sebesar Rp21,7 miliar telah disiapkan untuk program ini. “Total penerima manfaat sebanyak 17.912 orang, yang terdiri dari buruh tani tembakau dan cengkeh, pekerja industri rokok, hingga anak yatim di bawah naungan LKSA,” ungkapnya.

Transparansi dan Pengawasan Ketat

Guna menjamin akuntabilitas, pemerintah menggandeng berbagai pihak dalam pengawasan penyaluran dana. Hadir sebagai narasumber perwakilan dari Polres dan Kejaksaan Negeri Kabupaten Probolinggo, yang memberikan edukasi tentang transparansi bansos serta pencegahan tindak pidana korupsi.

Kepala Kantor Pos Indonesia Cabang Probolinggo, Robiatul Adawiyah, juga turut menyampaikan skema teknis penyaluran dana, yang akan dilakukan secara langsung kepada penerima, tanpa perantara.

“Tidak ada biaya, dan desa tidak diperkenankan menjadi penyalur. PT Pos akan menyalurkan langsung dengan sistem yang diawasi dan berdasarkan data yang sudah diverifikasi,” tegas Rachmad.

Baca Juga : Probolinggo Gandeng Acer Indonesia Dorong Digitalisasi Pendidikan

Pemberdayaan Jadi Solusi Jangka Panjang

Namun, bantuan ini bukanlah tujuan akhir. Rachmad mengingatkan bahwa penanganan kemiskinan membutuhkan pendekatan lebih berkelanjutan. Ia mendorong program pemberdayaan ekonomi sebagai solusi jangka panjang.

“Bantuan langsung hanya bersifat jangka pendek. Pemberdayaan adalah kunci utama. Kami mendorong OPD dan desa untuk mulai merancang dan mengajukan program-program pemberdayaan yang menyentuh akar persoalan kemiskinan,” ujarnya.

Ia juga menyoroti pentingnya evaluasi berkala terhadap Program Keluarga Harapan (PKH). “PKH seharusnya tidak selamanya menjadi tempat bergantung. Jika penerima dalam usia produktif dan tidak menyandang disabilitas, maka harus diarahkan menuju kemandirian,” tambahnya.

Baca Juga : Pemkab Probolinggo dan PGRI Berkolaborasi Perkuat Pendidikan

Dengan distribusi bantuan yang dilakukan secara transparan dan akuntabel, serta strategi jangka panjang melalui pemberdayaan ekonomi, Pemerintah Kabupaten Probolinggo berharap mampu mengangkat taraf hidup masyarakat pertembakauan. Sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta dinilai menjadi faktor krusial menuju kesejahteraan yang berkelanjutan. (Aye)