Sri Untari Dorong Penguatan Koperasi Wanita dan UKM di Era Digital

Ketua Komisi E DPRD Jawa Timur, Sri Untari Bisowarno, menegaskan pentingnya koperasi wanita (kopwan) bertransformasi di era digital
Ketua Komisi E DPRD Jawa Timur, Sri Untari Bisowarno, menegaskan pentingnya koperasi wanita (kopwan) bertransformasi di era digital

SUARAGONG.COM – Ketua Komisi E DPRD Jawa Timur, Sri Untari Bisowarno, menegaskan pentingnya koperasi wanita (kopwan) bertransformasi menjadi pusat pengembangan usaha modern yang adaptif terhadap teknologi digital. Demi memperkuat daya saing Usaha Kecil dan Menengah (UKM) agar bisa berdaya saing di dunia serba digital ini. Komitmen tersebut disampaikan Untari saat menggelar Reses Masa Sidang III bersama jaringan koperasi wanita se-Malang Raya pada Senin (27/7/2026).

Dorong Koperasi Wanita Go Digital! Ketua Komisi E DPRD Jatim Sri Untari Serap Aspirasi se-Malang Raya

Kegiatan tersebut dihadiri perwakilan koperasi wanita dari berbagai kecamatan di Kabupaten Malang, pengurus dan anggota Koperasi Setia Budi Wanita (SBW), Puswanjati, Askomara, hingga Koperasi Sekunder Pusat Koperasi Wanita Jawa Timur.

Untari menyampaikan bahwa penguatan ekosistem UKM perempuan harus diawali dari peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) dan percepatan adopsi teknologi digital.

“Koperasi wanita harus mampu bertransformasi menjadi pusat pengembangan usaha modern yang adaptif terhadap perkembangan teknologi digital,” tegas legislator dari Fraksi PDI Perjuangan tersebut.

Alokasikan Pokir untuk Pelatihan Keterampilan MTU

Sebagai langkah konkret, Untari memanfaatkan alokasi Pokok Pikiran (Pokir) DPRD Jawa Timur untuk menghadirkan program pelatihan keterampilan. Pemprov Jatim bersinergi dengan Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) memanfaatkan fasilitas Mobile Training Unit (MTU). Untuk menjangkau masyarakat hingga ke tingkat tapak di Kabupaten dan Kota Malang.

“Sejauh ini respons masyarakat sangat positif karena mereka membutuhkan bekal keterampilan terapan untuk bertahan dan bersaing di pasar yang kian kompetitif,” tuturnya.

Baca Juga :DPRD Jatim Setuju Tambahan Modal Rp 300 Miliar untuk BPR Jatim

Serap Aspirasi dari Akses Modal hingga Perlindungan PMI

Dalam dialog reses tersebut, para pelaku UKM dan pengurus koperasi menyampaikan berbagai kendala operasional. Mulai dari percepatan digitalisasi, penyederhanaan sistem pelaporan keuangan, perluasan akses pemasaran, hingga kemudahan permodalan.

Selain sektor ekonomi, forum reses juga menyerap aspirasi di bidang sosial dan pendidikan. Warga mengusulkan penguatan perlindungan hukum bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI) asal Malang. Serta sosialisasi yang lebih masif mengenai jalur masuk perguruan tinggi (SNBP dan SNBT).

Sri Untari memastikan seluruh poin aspirasi tersebut akan dikompilasi untuk diperjuangkan melalui rapat paripurna DPRD Jawa Timur dan rapat kerja bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait. (Aye/Sg)