SUARAGONG.COM – Flexing prestasi yang positif banget datang dari Pemerintah Kota (Pemkot) Malang! Komitmen Pemkot Malang dalam memperkuat kualitas pelayanan publik dan membangun birokrasi yang berintegritas kembali membuahkan hasil manis. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) Kota Malang resmi meraih predikat prestisius Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB).
Pelayanan Dispendukcapil Kota Malang Makin Sat-Set, Sah Sabet Predikat WBBM KemenPANRB
Penghargaan bergengsi tersebut diserahkan langsung oleh Wali Kota Malang, Dr. Ir. Wahyu Hidayat, M.M., kepada Kepala Dispendukcapil Kota Malang, Ir. Dahliana Lusi Ratnasari, M.M., di tengah rangkaian Apel ASN di halaman Balai Kota Malang, Senin (7/9/2026).
Dalam amanatnya, Wali Kota Wahyu Hidayat memberikan apresiasi setinggi-tingginya atas dedikasi dan kerja keras seluruh jajaran Dispendukcapil. Pencapaian WBBM ini menjadi bukti konkret bahwa reformasi birokrasi di Kota Malang tidak sekadar wacana di atas kertas, melainkan terus menghadirkan dampak nyata bagi masyarakat.
“Predikat WBBM ini menunjukkan bahwa reformasi birokrasi di Kota Malang terus berjalan dan memberikan hasil nyata. Pelayanan publik harus semakin mudah, cepat, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat,” ujar Wahyu tegas.
Baca Juga : Bedah Rumah 2026 OTW Digarap, Pemkot Malang Perbarui Data Penerima Bantuan
Bukan Akhir Perjalanan, OPD Lain Mesti Ikut Replikasi
Meski sukses mengamankan predikat tertinggi dalam Zona Integritas, Wahyu mengingatkan bahwa pencapaian ini bukanlah garis akhir dari pembenahan. Ia menginstruksikan jajaran Dispendukcapil untuk terus melakukan evaluasi serta melahirkan inovasi pelayanan secara berkelanjutan.
Tak hanya itu, Wahyu juga mendorong keberhasilan Dispendukcapil agar dijadikan role model dan direplikasi oleh Perangkat Daerah (OPD) lainnya di lingkungan Pemkot Malang sesuai karakteristik masing-masing.
“Semangat dan komitmen Dispendukcapil ini patut menjadi inspirasi bagi seluruh perangkat daerah. Karena pada akhirnya, ukuran keberhasilan birokrasi bukan hanya seberapa banyak penghargaan yang kita raih, melainkan seberapa besar manfaat yang dirasakan langsung oleh masyarakat,” pungkasnya. (Aye/sg)
