SUARAGONG.COM – Pemerintah Kabupaten Jember mendapat apresiasi dari Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin) atas langkah verifikasi dan validasi Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) yang dilakukan secara masif hingga tingkat rumah tangga. Program tersebut dinilai menjadi salah satu inovasi daerah yang efektif. Khususnya dalam mendukung percepatan pengentasan kemiskinan dan memastikan bantuan sosial (Bansos) tepat sasaran.
Strategi Validasi Data Kemiskinan Jember Dipuji Nasional, 20 Ribu ASN Diterjunkan
Apresiasi tersebut disampaikan dalam kegiatan Sosialisasi Rencana Induk (Rinduk) dan Inovasi Daerah dalam Percepatan Pengentasan Kemiskinan. Berlangsung di Jakarta, Kamis (21/5/2026).
Dalam forum tersebut, Wakil Kepala BP Taskin, Iwan Sumule, menyebut strategi yang diterapkan Kabupaten Jember layak menjadi referensi bagi daerah lain di Indonesia.
“Praktik yang dilakukan Kabupaten Jember dapat menjadi referensi strategis dalam percepatan pengentasan kemiskinan. Salah satu tantangan terbesar selama ini adalah validitas data dan tumpang tindih program bantuan. Karena itu, langkah validasi data secara langsung seperti yang dilakukan Jember sangat penting untuk mendukung kebijakan yang tepat sasaran,” ujarnya.
20 Ribu ASN Turun Langsung ke Rumah Warga
Bupati Jember, Muhammad Fawait, menjelaskan bahwa Pemkab Jember menerjunkan lebih dari 20 ribu Aparatur Sipil Negara (ASN). Dimana ditugaskan untuk melakukan verifikasi dan validasi data sosial ekonomi masyarakat secara langsung.
Kegiatan tersebut dilaksanakan selama satu bulan dengan metode door to door, menyasar kelompok masyarakat miskin yang masuk kategori Desil 1. Atau kelompok dengan tingkat kesejahteraan paling rendah.
Menurut Gus Fawait, pendekatan berbasis data mikro By Name By Address (BNBA) menjadi fondasi utama dalam memastikan seluruh program bantuan, baik yang bersumber dari APBN, APBD maupun dana CSR perusahaan, benar-benar diterima masyarakat yang berhak.
“Kalau ingin mengentaskan kemiskinan, fondasinya harus data yang akurat. Karena itu kami melakukan verifikasi langsung ke lapangan agar kebijakan yang diambil sesuai dengan kondisi riil masyarakat,” kata Gus Fawait.
Baca Juga : Operasi Pasar LPG 3 Kg di Jember Diserbu Warga
Temukan Ribuan Data Tidak Valid
Hasil verifikasi lapangan menemukan sejumlah data yang tidak lagi sesuai dengan kondisi sebenarnya. Tim verifikasi menemukan sebanyak 16.766 nama masih tercatat sebagai penerima bantuan sosial meskipun yang bersangkutan telah meninggal dunia.
Selain itu, ditemukan pula 10.703 kepala keluarga yang telah berpindah domisili ke luar Kabupaten Jember namun masih tercantum dalam daftar penerima bantuan.
Temuan tersebut menjadi dasar penting dalam proses pemutakhiran data agar program perlindungan sosial dapat berjalan lebih efektif dan tepat sasaran.
“Temuan ini menunjukkan pentingnya pembaruan data secara berkala. Pemerintah harus bekerja berdasarkan data yang valid agar kebijakan yang diambil benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat,” tegasnya.
Baca Juga : Lawan Mafia BBM, Gus Fawait Perketat Rekomendasi Subsidi
Angka Kemiskinan Jember Mengalami Penurunan
Dalam paparannya, Gus Fawait menyebut tingkat kemiskinan Kabupaten Jember berdasarkan data terbaru mengalami penurunan dari 9,01 persen pada tahun 2024 menjadi 8,67 persen pada tahun 2025.
Penurunan tersebut setara dengan sekitar 8.010 jiwa yang berhasil keluar dari kategori penduduk miskin. Meski demikian, jumlah penduduk miskin secara absolut masih mencapai sekitar 216.760 jiwa, sehingga berbagai upaya percepatan pengentasan kemiskinan tetap menjadi prioritas pemerintah daerah.
Melalui pemutakhiran DTSEN yang lebih akurat, Pemkab Jember berharap penyaluran bantuan sosial, program pemberdayaan ekonomi, hingga intervensi pembangunan lainnya dapat semakin tepat sasaran dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat yang membutuhkan. (Adv/Rio/Aye)
